25 Merek Beras Fortifikasi Tak Sesuai Klaim, Mentan Pastikan Diproses Hukum
Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan dugaan pemalsuan atau ketidaksesuaian kandungan pada beras fortifikasi akan diproses secara hukum. Penanganan tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan puluhan merek beras yang tidak memenuhi standar kandungan gizi sesuai klaim pada kemasan.
Amran mengatakan kasus beras fortifikasi merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah memberantas praktik kecurangan dalam tata niaga pangan. Sebelumnya, aparat telah menetapkan 102 tersangka dalam kasus pengoplosan beras premium pada 2025.
"Kasus beras fortifikasi ini babak kedua perburuan rente dalam tata niaga pangan, setelah pada 2025 aparat menjerat 102 tersangka dalam kasus pengoplosan beras premium yang merugikan konsumen Rp98 triliun," kata Amran di Jakarta.
Menurut Amran, pemerintah menemukan ketidaksesuaian kandungan gizi pada 25 dari 27 merek beras yang beredar dengan klaim sebagai produk fortifikasi.
Temuan tersebut diperoleh melalui pengujian sampel di empat laboratorium, yakni Laboratorium IPB Bogor, Laboratorium BRMP, Saraswanti Indo Genetech, dan Eurofins Angler Biochemlab.
"Katanya fortifikasi. Setelah kita cek di lab, ada empat lab, kredibel. Kita cek ternyata tidak sesuai dengan levelnya," ujar Amran.
Ia menjelaskan, dugaan kecurangan tersebut memiliki pola yang serupa dengan praktik pemalsuan produk pangan lainnya, yakni penggunaan kemasan dan label untuk memberikan klaim tertentu kepada konsumen, sementara kandungan produk tidak sesuai dengan informasi yang tercantum.
Padahal, beras fortifikasi ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi kelompok masyarakat rentan, termasuk anak dengan indikasi stunting, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat kurang mampu.
Namun, berdasarkan temuan pemerintah, beras dengan klaim fortifikasi tersebut dijual dengan harga sekitar Rp25.000 hingga Rp57.000 per kilogram. Harga tersebut berada jauh di atas harga acuan pemerintah yang disebut sebesar Rp13.500 per kilogram.
Dengan selisih harga rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram, pemerintah memperkirakan kerugian konsumen akibat praktik tersebut mencapai Rp89 triliun.
"Tujuan fortifikasi adalah untuk mengatasi stunting, ibu hamil, menyusui, dan orang miskin, tetapi tujuannya tidak tercapai karena harganya justru dijual jauh lebih mahal daripada beras premium maupun medium," kata Amran.
Izin Edar 25 Merek Akan Dicabut
Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, pemerintah akan mencabut izin edar terhadap 25 merek beras fortifikasi yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Produk-produk tersebut juga akan ditarik dari peredaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Amran menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi pihak yang memanfaatkan program pangan afirmatif untuk kepentingan komersial dengan mengorbankan masyarakat yang menjadi sasaran program.
"Jangan sampai program yang seharusnya membantu masyarakat rentan justru dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan cara yang merugikan konsumen," tegasnya.
Kementerian Pertanian juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri dan Satgas Pangan Polri untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.
Polri Lakukan Asesmen dan Penelusuran
Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Wahyu Widada menyatakan pihaknya siap mengawal penanganan temuan beras fortifikasi bermasalah tersebut.
Polri menyatakan akan memberikan respons terhadap setiap temuan beras yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Satgas Pangan Bareskrim Polri telah melakukan asesmen pada 10-12 September untuk memeriksa standar keamanan serta kandungan gizi produk.
Hasil asesmen selanjutnya akan diverifikasi bersama dan diperkuat melalui pengujian secara ilmiah.
Selain menguji produk, Polri akan menelusuri rantai distribusi beras fortifikasi bermasalah untuk mengidentifikasi titik pelanggaran serta pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Apabila hasil pendalaman dan pengujian ilmiah menemukan adanya peristiwa pidana, termasuk dugaan penipuan akibat ketidaksesuaian label atau klaim kandungan gizi, proses hukum akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penetapan tersangka ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan. Namun, proses tersebut masih menunggu penyelesaian asesmen, verifikasi, serta pengujian ilmiah yang dilakukan oleh pihak terkait.
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Tidak Suka
0
Cinta
0
Lucu
0
Wow
0
Sedih
0
Marah
0