Demonstrasi yang Berulang Seharusnya Dibaca sebagai Data Evaluasi

Jakarta - Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran diwarnai rangkaian aksi mahasiswa dan masyarakat sipil yang nyaris tak pernah berhenti. Dimulai dari Indonesia Gelap pada 17 Februari 2025, disusul penolakan revisi UU TNI yang disahkan pada 20 Maret 2025, demo Agustus 2025 yang menewaskan pengemudi ojol Affan Kurniawan, hingga aksi evaluasi dua tahun pada Oktober 2026. Pertanyaannya bukan lagi apakah aksi akan terjadi, melainkan apa yang hendak disampaikannya.

Setiap gelombang punya pemicu yang bisa ditelusuri. Aksi Februari 2025 menyoal Inpres No. 1/2025 yang memangkas anggaran, termasuk pendidikan. Aksi Agustus 2025 bermula dari kemarahan publik atas kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Aksi Oktober 2026 menuntut, antara lain, status bencana nasional untuk karhutla dan penghentian pemborosan APBN untuk program populis. Pola ini menunjukkan protes bereaksi terhadap kebijakan, bukan bergerak tanpa arah.

Ada benang merah lintas waktu. Pada 2025, mahasiswa menuntut pendidikan gratis dan evaluasi program makan bergizi gratis. Pada Oktober 2026, tuntutan serupa kembali muncul dalam bentuk penurunan biaya pendidikan dan kritik terhadap alokasi APBN untuk MBG dan KDMP, bersama penolakan militerisasi di ruang sipil yang sudah disuarakan sejak penolakan UU TNI. Tuntutan yang sama setelah satu atau dua tahun memberi sinyal bahwa respons yang diberikan belum dirasa menjawab.

Dalam kerangka 17+8, delapan poin bertenggat 31 Agustus 2026, dan tenggat itu sudah lewat. Pemerintah dan DPR sebaiknya mengumumkan status pemenuhannya secara terbuka, sehingga publik tidak bergantung pada klaim satu pihak.

Menyebut ketidakpuasan sebagai satu-satunya sebab terlalu sederhana. Survei menjelang dua tahun pemerintahan memberi angka yang sangat beragam: SMRC mencatat 44,5 persen responden puas terhadap kinerja Presiden, sedangkan LSI melaporkan 78,7 persen. Survei PPI mencatat kepuasan terhadap Prabowo 65,2 persen, sementara terhadap Gibran 49 persen. Bahkan, Poltracking menyebut bansos dan MBG mendongkrak kepuasan publik.

Data ini tidak membatalkan makna demonstrasi, justru memperjelas kegunaannya. Survei menangkap opini rata-rata, sedangkan demonstrasi menangkap kelompok yang paling vokal, terorganisasi, dan terdampak pada isu tertentu. Pemerintah yang ingin mengevaluasi diri perlu membaca keduanya: apa yang dipuji mayoritas, dan apa yang dikeluhkan kelompok kritis.

Respons aparat terhadap aksi sama pentingnya dengan isi tuntutan. Komnas HAM mencatat 11 orang meninggal pada demo 25 Agustus-2 September 2025, sebagian diduga mengalami kekerasan aparat. Pada aksi 28 Oktober 2026, polisi mengamankan 19 orang dan YLBHI mengecam pelibatan TNI dalam mencegat massa. Amnesty International pun meminta kepolisian tidak bersikap represif.

Evaluasi yang sehat tidak menunggu kerusuhan, dan tidak berhenti pada klaim keberhasilan. Pemerintah punya kesempatan menjadikan dua tahun aksi ini sebagai bahan kerja: menjawab tuntutan secara terbuka, melaporkan tindak lanjutnya, dan memastikan ruang aman bagi penyampaian pendapat.