Bahlil Larang Ekspor SDA Lewat Negara Transit, Minta Pengiriman Langsung ke Negara Tujuan

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melarang ekspor sumber daya alam (SDA), khususnya komoditas energi dan hasil tambang, melalui negara perantara yang hanya digunakan sebagai lokasi transit.

Bahlil menegaskan, pengiriman komoditas ekspor Indonesia harus dilakukan secara langsung dari dalam negeri menuju negara tujuan, tanpa singgah di negara tertentu yang berpotensi mengambil keuntungan dari aktivitas perdagangan tersebut.

“Pak Dirjen (direktur jenderal), saya perintahkan lewat forum ini, jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita, kalau kita ekspor, ya lewat transit negara tertentu. Ya, saya nggak mau,” ujar Bahlil dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Ia mencontohkan, ekspor hasil tambang ke China harus dilakukan langsung dari Indonesia menuju negara tersebut. Menurutnya, praktik pengiriman melalui negara perantara tidak perlu dilakukan apabila komoditas tersebut memang berasal dari Indonesia.

“Kirim dari Jakarta langsung ke China, tidak boleh dari Jakarta mampir ke negara yang itu, ya. Hanya stempel, baru dia bilang ini ekspor dari negara dia. Dari mana barang kau? Langsung aja, langsung,” tegasnya.

Larangan tersebut tidak hanya mencakup komoditas hasil pertambangan, tetapi juga sektor energi, termasuk liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair.

Bahlil meminta agar ekspor LNG ke Jepang maupun Korea Selatan dilakukan langsung dari Indonesia, tanpa melalui negara transit.

Menurutnya, praktik transit tersebut berpotensi memberikan keuntungan ekonomi kepada negara perantara, mulai dari penerimaan pajak hingga pencatatan neraca perdagangan.

“Kenapa harus pakai negara lain? Mereka yang dapat pajak, mereka yang mempunyai neraca perdagangan. Tetapi baru ada bencana sedikit saja, sudah gopoh-gopoh kayak orang apa aja. Jadi, jangan lagi kita kirim ke sana. Kita kirim langsung,” kata Bahlil.

Meski demikian, Bahlil tidak menyebutkan secara terbuka negara yang dimaksud sebagai perantara dalam praktik ekspor tersebut. Ia hanya memberikan isyarat bahwa publik telah mengetahui negara yang menjadi sasaran kebijakan itu.

“Kalau ditanya negara mana, kamu tahu dalam hati kalian sudah itu,” ujarnya.

Kebijakan ini menegaskan upaya pemerintah untuk memperkuat kendali atas jalur perdagangan ekspor sumber daya alam Indonesia.

Pemerintah juga ingin memastikan bahwa aktivitas perdagangan komoditas strategis memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi Indonesia, termasuk dalam pencatatan perdagangan internasional dan penerimaan negara.