IPR: Isu Pergantian Wapres Jangan Alihkan Kasus Penyadapan

14 Nov 2026 - 15:05
IPR: Isu Pergantian Wapres Jangan Alihkan Kasus Penyadapan
Iwan Setiawan Direktur Indonesia Political Review (IPR)

Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengingatkan agar dinamika isu pengunduran diri dan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengalihkan perhatian publik maupun pemerintah. Menurutnya, ada persoalan yang lebih serius, yakni dugaan makar, penyadapan ilegal, dan berbagai manuver yang menyeret nama LSP serta pihak lain.

Iwan menilai pergantian Wakil Presiden memang punya konsekuensi politik dan konstitusional besar. Namun, isu itu dinilainya tidak boleh menjadi ruang pengalihan dari dugaan pelanggaran hukum yang menyangkut keamanan negara, keselamatan Presiden, dan stabilitas pemerintahan.

"Pergantian Wakil Presiden adalah persoalan politik dan konstitusional yang bisa dibahas melalui mekanisme ketatanegaraan. Tetapi dugaan makar dan penyadapan ilegal merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan negara. Jangan sampai publik terlalu disibukkan dengan bursa calon pengganti Wapres, sementara kasus LSP dan dugaan keterlibatan pihak-pihak lain justru kehilangan perhatian," ujar Iwan melalui keterangan rilisnya, Sabtu (14/11).

Ia menilai, jika dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto benar terjadi dan dilakukan secara ilegal, hal itu tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran privasi biasa. Menurut dia, terdapat dimensi keamanan nasional, perlindungan kepala negara, dan potensi ancaman terhadap kewibawaan serta stabilitas pemerintahan.

Iwan meminta aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Semua pihak yang diduga terlibat, kata dia, harus diperiksa berdasarkan bukti dan proses hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, tetapi juga tidak boleh ada yang dikorbankan tanpa pembuktian.

"Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik ilegal yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. Kalau memang ada dugaan makar, harus diusut secara serius. Kalau ada penyadapan ilegal, harus dibongkar siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan untuk kepentingan siapa," tegasnya.

Ia juga meminta penanganan kasus tidak berhenti pada pelaku lapangan. Aparat diminta menelusuri kemungkinan aktor intelektual, jaringan, aliran kepentingan, hingga motif politik di baliknya. Meski begitu, Iwan menekankan seluruh kesimpulan harus berdasarkan alat bukti dan proses hukum, bukan spekulasi politik.

Di sisi lain, Iwan meminta Presiden Prabowo tetap fokus menjalankan agenda pemerintahan dan tidak membiarkan dinamika politik elite mengganggu prioritas nasional. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan stabilitas politik berjalan seiring dengan penegakan hukum.

"Presiden Prabowo harus tetap fokus pada agenda besar pemerintahan. Jangan sampai energi pemerintah habis untuk merespons kegaduhan politik elite. Persoalan pergantian Wapres silakan diproses sesuai konstitusi, tetapi dugaan makar dan penyadapan ilegal harus mendapatkan perhatian serius karena menyangkut keselamatan negara dan kepala pemerintahan," katanya.

Iwan menegaskan demokrasi tidak boleh dijadikan pembenaran bagi tindakan melawan hukum. Kritik terhadap pemerintah, ujarnya, adalah bagian penting demokrasi, tetapi tindakan ilegal yang mengancam keamanan negara harus diproses secara hukum. Ia menyebut masyarakat membutuhkan kejelasan dan kepastian hukum, bukan sekadar perang narasi dan spekulasi soal calon Wakil Presiden berikutnya.

"Jangan sampai kita sibuk membicarakan siapa pengganti Gibran, tetapi lupa mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyadapan ilegal dan apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus LSP. Jangan sampai isu pergantian Wapres menjadi tirai yang menutupi persoalan yang lebih besar," tutup Iwan.

Bagaimana Reaksi Anda?

Suka Suka 0
Tidak Suka Tidak Suka 0
Cinta Cinta 0
Lucu Lucu 0
Wow Wow 0
Sedih Sedih 0
Marah Marah 0