Bahlil Tegaskan Indonesia Belum Bisa Ekspor Listrik, Kebutuhan Domestik Jadi Prioritas

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia belum dapat mengekspor listrik dalam waktu dekat. Pasalnya, kebutuhan listrik dalam negeri masih menjadi prioritas utama pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat membuka Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).

“Indonesia dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik, ya. Kita masih butuh listrik,” ujar Bahlil.

Bahlil juga mengingatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) agar tidak terpengaruh lobi-lobi negara calon penerima ekspor listrik Indonesia. Ia menegaskan, kewenangan pemberian izin ekspor listrik berada di Kementerian ESDM, bukan di Danantara.

“Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Enggak ada. Izin itu ada di ESDM, bukan di Danantara,” tegasnya.

Menurut Bahlil, kepentingan nasional harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan terkait perdagangan energi. Ia menekankan bahwa kedaulatan dan wibawa negara tidak boleh dikompromikan demi kepentingan pihak lain.

“Kedaulatan negara itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Jangan mau senangnya saja negara-negara itu. Begitu kita ada sesuatu yang tidak pas, mulai buat gerakan tambahan,” katanya.

Sebelumnya, pada Juli 2026, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia tengah melakukan negosiasi harga listrik hijau yang direncanakan untuk diekspor ke Singapura.

Negosiasi tersebut bertujuan memastikan perdagangan listrik lintas batas memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi kedua negara. Kesepakatan harga menjadi salah satu faktor penting sebelum kerja sama tersebut dapat direalisasikan.

Pemerintah menilai perdagangan listrik lintas batas tidak semata-mata sebagai transaksi komersial, tetapi juga harus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional sekaligus mendukung agenda transisi energi.

Rencana ekspor listrik hijau tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura, khususnya melalui pengembangan energi bersih dan kerja sama di sektor energi.

Dalam perkembangan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk BPI Danantara untuk melaksanakan implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas antara Indonesia dan Singapura.

Meski demikian, penegasan Bahlil mengenai belum dibukanya ekspor listrik dalam waktu dekat menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan domestik tetap menjadi pertimbangan utama pemerintah.