Budi Arie Benarkan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, DPR Siap Bahas Usulan Pemakzulan

Jakarta – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

"Betul," kata Budi Arie singkat saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kabar pengunduran diri Gibran.

Kabar tersebut muncul di tengah menguatnya dinamika politik di parlemen. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11).

"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," ujar Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Saan menjelaskan, sebanyak 120 anggota DPR RI telah mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari proses politik yang berkaitan dengan wacana pemakzulan Gibran. Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.

Dari total 120 anggota DPR tersebut, sebanyak 14 orang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, 11 orang dari Fraksi Partai Golkar, 11 orang dari Fraksi Partai Gerindra, dan 19 orang dari Fraksi Partai NasDem.

Selanjutnya, terdapat 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat yang turut mengusulkan hak menyatakan pendapat.

Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran dalam pertemuan dengan Prabowo yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11) pagi.

Menurut Prasetyo, keinginan mundur itu disampaikan Gibran ketika keduanya membahas perkembangan situasi hukum yang berkaitan dengan dokumen pendidikan sang wakil presiden.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," kata Prasetyo.

Dinamika hukum yang dimaksud berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang tengah menjadi perhatian dalam perkembangan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Pernyataan Budi Arie yang membenarkan kabar pengunduran diri Gibran serta informasi dari Mensesneg mengenai niat mundur tersebut menjadi perhatian di tengah proses politik yang sedang bergulir di DPR RI.

Sementara itu, usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran dijadwalkan diteruskan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (12/11). Perkembangan selanjutnya akan menentukan bagaimana proses politik tersebut berjalan di parlemen.