Bahlil Bantah Terlibat Penyadapan Presiden, Ancam Somasi Penyebar Isu

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah tuduhan keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bantahan itu disampaikan dalam sambutannya pada pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Maluku, Sabtu (7/11).

Dalam acara tersebut, Bahlil menyinggung adanya pihak yang memanfaatkan ruang demokrasi untuk menyebarkan kabar yang menyudutkan. Salah satunya isu bahwa seorang ketua umum partai politik bertemu mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira lain sebelum penangkapan. Kasus ini sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, termasuk Listyo Sigit.

"Kita ini negara demokrasi. Tapi masih ada pihak-pihak yang memanfaatkan ruang demokrasinya itu dengan kebablasan. Tiba-tiba ada satu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu yang mengatakan 3 jam sebelum para jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka," kata Bahlil.

Bahlil mengaku heran dengan tuduhan itu. Menurut dia, dirinya termasuk salah satu pihak yang disadap.

"Jadi ini mereka ingin membangun persepsi, seolah-olah kita ada urusannya dengan penyadapan. Gimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan, sementara saya juga disadap. Abuleke ini, asli abuleke, ini asli ilmu abu leke ini. Kreatif dikit gitu lho," ujarnya.

Minta Polri Usut

Bahlil meminta Polri mendalami informasi tersebut dan membuka fakta di baliknya. Ia juga meminta pihak yang menyebarkan kabar itu menyampaikannya secara jelas.

"Jadi saya memohon kepada pihak-pihak yang sengaja menebar hoax terus, disampaikan secara jelas. Dan saya minta kepada aparat penegak hukum, khususnya kepada Polri, ini untuk mengusut tuntas. Kalau memang ada rapat itu, siapa aja, dibuka saja, karena saya merasa tidak pernah melakukan itu," katanya.

Sambil berkelakar, Bahlil menyebut dirinya juga menjadi sasaran penyadapan. "Tidak hanya kepala negara yang disadap, saya pun disadap soalnya Awak pun disadap. Jadi saya itu takut juga itu barangnya disadap karena telepon saya itu kan kelakuan siang dan malam ketahuan semua di situ, kan gitu," ucapnya.

Beri Tenggat 3x24 Jam

Bahlil meminta pihak yang menyebarkan informasi tersebut mengklarifikasi dalam waktu 3x24 jam. Jika tidak, ia akan melayangkan somasi dan menempuh jalur hukum.

"Tapi tuduhannya kan, awalnya aku nggak mau pusing. Tapi tuduhannya ke sini kan sosmed ini kan gila sekali, udah kemana-mana ini barang. Dan saya kasih waktu, sehabis ini saya akan somasi orang-orang itu, saya akan kasih waktu 3x24 jam, saya akan kasih somasi. Kalau tidak, ya negara kita negara hukum, saya akan menempuh jalur hukum," tuturnya.

Bahlil tidak menyebut nama pihak yang dimaksud. Namun, ia menyampaikan peringatan itu kepada seseorang yang ia sebut sebagai senior.

"Dan saya memberikan kepada tadi itu, senior saya juga, senior yang merasa paling pintar bicara, sering pakai kacamata orangnya, di podcast, dan saya bilang kalau memang itu diduga saya, buktikan, kalau tidak saya akan somasi. Kalau tidak saya akan proses secara hukum, karena ini berbahaya. Menurut saya tuduhan ini sama kuatnya dengan melakukan penyadapan," ujarnya.

Ia menilai penyebaran berita semacam itu tidak sehat. "Apa maksudnya memberikan berita-berita yang kurang bagus, membangun persepsi macam-macam itu, nah menurut saya ini ngga sehat," lanjutnya.

Menurut Bahlil, persoalan ini serius karena menyangkut marwah partai. Ia menegaskan tidak akan berdiam diri.

"Karena bicara partai, itu marwah partai. Ketua umum partai, itu marwah. Jadi saya tidak mau mundur dari orang-orang kayak gini ini, nggak bisa. Masak atas nama sebuah demokrasi ngomongnya ngawur, nanti lama-lama orang bangun tidur mimpi, nggak tahu malam minum apa tiba-tiba bicara bangsa. Astaghfirullahaladzim," katanya.

Tegaskan Loyalitas

Bahlil menegaskan dirinya loyal dan tidak berkhianat. Sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus bagian dari partai koalisi pemerintah, ia mengaku taat kepada atasannya, yakni Presiden Prabowo.

"Salah satu ciri karakter kita orang timur dalam bekerja itu soal kepercayaan itu adalah loyalitas, kesetiaan. Kita ini kan rata-rata kita punya nenek moyang ini kan semua orang-orang setia, orang-orang yang perlu diuji nyalinya, taat," ujarnya.

"Jadi kalau kita bawahan, taat sama atasan, loyalitas sama atasan, totalitas, dan itu adalah ciri kita orang timur, bukan ciri pengkhianat. Kita tak ada itu pengkhianat dalam diri kita," tambahnya.

Latar Belakang Kasus

Sebelumnya, empat perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN), mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU), dan mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut penyadapan tanpa prosedur dilakukan sejak 2025 hingga Oktober 2026. Para tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 Undang-Undang ITE, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," kata Asep dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).