Penyadapan Presiden: Mengungkap Fakta, Menelusuri Motif, dan Menguji Dugaan Makar

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan negara, integritas institusi, serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Bareskrim Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Penyidik mengungkap bahwa sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi sebagaimana mestinya.

Sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.

Perkembangan yang menarik adalah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada 4 November 2026. Ia menyampaikan bahwa penyidik telah menemukan indikasi awal yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar, khususnya berkaitan dengan kemungkinan melumpuhkan kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan. Namun, Yusril menegaskan bahwa hal tersebut masih merupakan kesimpulan sementara dan membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

Menurut saya, persoalan ini tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Penegakan hukum harus mampu mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa, mulai dari siapa yang memerintahkan, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, siapa yang menerima hasilnya, hingga apa tujuan sebenarnya.

Dalam perspektif keamanan nasional, penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius karena menyangkut perlindungan informasi strategis dan keberlangsungan fungsi pemerintahan. Apalagi, apabila praktik tersebut dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah.

Dugaan makar juga harus ditempatkan secara proporsional. Pasal 191 KUHP mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk perbuatan dengan maksud membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Karena itu, unsur pidana tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekadar penafsiran politik.

Ada tiga hal yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Pertama, mengungkap seluruh pihak yang terlibat, bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga pihak yang memberikan perintah dan menerima hasil penyadapan.

Kedua, memastikan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas institusi negara. Jika terbukti, persoalan ini harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap sistem pengawasan internal.

Ketiga, mengungkap motif dan tujuan penyadapan secara transparan sesuai batas-batas penyidikan. Publik berhak mengetahui perkembangan perkara karena persoalan ini menyangkut keamanan negara dan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang menyadap Presiden, melainkan bagaimana negara memastikan kewenangan institusi tidak disalahgunakan.

Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada pelaku yang terlihat, sementara akar persoalan tidak pernah terungkap. Jika terdapat unsur makar, buktikan melalui proses hukum. Jika terdapat penyalahgunaan kewenangan, ungkap seluruh rantainya. Negara harus melindungi Presiden sekaligus memastikan supremasi hukum tetap berjalan.