Kawan Indonesia Minta Dugaan Penyadapan Presiden Diusut

Jakarta - Koordinator Nasional (Kornas) Kawan Indonesia, Arief Darmawan, meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto secara menyeluruh. Dugaan tersebut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat tinggi Polri.

Arief menilai perkara ini tidak semestinya dipandang sebatas tindak pidana penyadapan atau kejahatan elektronik. Menurut dia, kasus ini perlu dilihat dari sisi keamanan nasional, konstitusi, dan potensi kejahatan terhadap kekuasaan pemerintahan yang sah, karena sasarannya adalah kepala negara.

"Jangan sederhanakan persoalan ini hanya sebagai kasus penyadapan telepon atau pelanggaran privasi. Ini menyangkut Presiden Republik Indonesia," tegas Arief, Jum'at (6/11).

Ia membedakan penyadapan yang dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum dengan intersepsi ilegal untuk kepentingan tertentu. Jika tindakan itu merupakan operasi terencana untuk memperoleh informasi strategis Presiden atau mengendalikan keputusan pemerintahan, penyidik dinilai wajib mendalami kemungkinan tindak pidana yang lebih serius, termasuk makar.

Arief merujuk Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 tentang kekuasaan pemerintahan di tangan Presiden. Ia juga menyinggung Pasal 10 hingga Pasal 15 yang mengatur kewenangan konstitusional Presiden, serta Pasal 17 tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Ia lalu menyoroti Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal itu mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Pasal 193 ayat (1) mengatur makar untuk menggulingkan pemerintah dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun, sedangkan ayat (2) mengatur pidana penjara paling lama 15 tahun bagi pemimpin atau pengatur makar.

Meski demikian, Arief menegaskan penerapan pasal makar tidak boleh dilakukan serampangan. Penyidik harus membuktikan unsur maksud, tujuan, rangkaian perbuatan, dan keterlibatan tiap pihak berdasarkan alat bukti yang sah.

Arief meminta Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan secara independen dan transparan hingga menjangkau seluruh rantai komando, mulai dari pelaksana teknis hingga kemungkinan aktor intelektual. Penyidik juga diminta mengamankan bukti digital, rekaman komunikasi, perangkat elektronik, dan dokumen perintah, serta mendalami kemungkinan penyalahgunaan jabatan, kewenangan, dan perangkat intelijen.

Ia mengingatkan bahwa kritik terhadap Presiden dan perbedaan pandangan politik merupakan hak yang dijamin konstitusi. Menurutnya, hal itu berbeda dengan tindakan melawan hukum yang bertujuan melumpuhkan kewenangan konstitusional Presiden.

Kornas Kawan Indonesia berharap Presiden Prabowo memastikan penegakan hukum berjalan tanpa intervensi serta mendorong pembenahan sistem pengawasan terhadap aparat dan penggunaan instrumen intelijen negara.

"Negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan. Bongkar seluruh fakta, ungkap aktor intelektualnya, dan apabila unsur makar terbukti, proses dengan ketentuan hukum yang paling tepat. Jangan biarkan negara dikhianati dari dalam," tutupnya.