Menko Polkam Tegaskan Komitmen Pemerintah Jaga Perdamaian Aceh, Tiga Isu Strategis Jadi Prioritas

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa perdamaian Aceh merupakan aset bangsa yang harus dijaga melalui penyelesaian berbagai persoalan strategis secara komprehensif.

Pemerintah berkomitmen menuntaskan tiga isu utama di Aceh, yakni keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), status dan tata kelola Lapangan Blang Padang, serta pengaturan bendera daerah Aceh.

“Perdamaian Aceh merupakan aset bangsa yang harus terus kita rawat. Penghormatan terhadap kekhususan Aceh perlu diwujudkan melalui pembangunan yang berkeadilan, pemerintahan yang akuntabel, dan penyelesaian permasalahan yang menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Dudung dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Komitmen tersebut disampaikan saat Dudung memimpin rapat pembahasan penyelesaian isu-isu strategis Aceh di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (2/11). Pertemuan itu melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga guna mendorong koordinasi serta merumuskan langkah penyelesaian yang konkret.

Menurut Dudung, penanganan ketiga persoalan tersebut membutuhkan keputusan lintas kementerian dan lembaga agar dapat memberikan kepastian hukum, menjawab kebutuhan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keberlanjutan Dana Otsus Jadi Perhatian

Dalam pembahasan mengenai Dana Otsus, pemerintah menyoroti peran pendanaan tersebut dalam mendukung pembangunan fisik dan sosial Aceh, terutama selama proses pemulihan pascakonflik dan tsunami.

Namun, penurunan alokasi Dana Otsus dari dua persen menjadi satu persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional menjadi perhatian tersendiri. Pemerintah menilai keberlanjutan pendanaan perlu dibahas dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan daerah dan kemampuan keuangan negara.

Selain memastikan keberlanjutan dana, evaluasi terhadap pelaksanaannya juga dinilai penting. Evaluasi tersebut mencakup dampak Dana Otsus terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Pemerintah juga akan mengidentifikasi berbagai kendala dalam perencanaan, ketepatan sasaran belanja, dan pengawasan guna meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas penggunaan dana.

“Kami berkomitmen menjaga keberlanjutan dana otonomi khusus untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pembahasan alokasi, jangka waktu, dan tata kelolanya perlu segera dituntaskan bersama DPR RI, disertai penguatan akuntabilitas dan manfaat yang terukur,” ujar Dudung.

Status Lapangan Blang Padang Perlu Kepastian Hukum

Persoalan Lapangan Blang Padang juga menjadi agenda penting dalam pembahasan. Pemerintah menilai penyelesaian kawasan tersebut memerlukan kejelasan status hukum aset sekaligus pengaturan pemanfaatannya, dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan yang melibatkan Kodam Iskandar Muda.

Salah satu opsi yang dapat dikaji adalah penerapan tata kelola bersama sesuai ketentuan perundang-undangan. Skema tersebut perlu disertai pembagian tanggung jawab yang jelas, terutama terkait pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan kawasan.

Dudung menegaskan bahwa penyelesaian status lahan harus dilakukan secara adil dan memiliki kepastian hukum, dengan tetap memperhatikan aspek sejarah, wakaf, serta kekhususan Aceh.

“Langkah hukum dan administrasi perlu segera dituntaskan dengan pembagian tanggung jawab serta target waktu yang jelas,” tegasnya.

Penyelesaian tersebut diharapkan mampu menjamin keberlanjutan fungsi Lapangan Blang Padang sebagai ruang publik sekaligus menjaga hubungan harmonis antara Pemerintah Aceh, TNI, dan masyarakat.

Pengaturan Bendera Aceh Didorong Lewat Dialog

Isu ketiga yang menjadi perhatian pemerintah adalah pengaturan bendera daerah Aceh. Persoalan ini telah berlangsung sejak pengesahan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Menko Polkam menekankan bahwa penyelesaian persoalan tersebut harus mengedepankan dialog konstruktif antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

Pembahasan perlu mempertimbangkan penghormatan terhadap identitas dan kekhususan Aceh, semangat perdamaian Helsinki, serta keselarasan dengan peraturan nasional, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

“Negara hadir untuk memastikan penyelesaian yang menghormati kekhususan Aceh, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat perdamaian dan persatuan dalam bingkai NKRI,” ungkap Dudung.

Sejumlah Menteri Dorong Penyelesaian Segera

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut menyoroti persoalan status lahan Lapangan Blang Padang dan pengaturan bendera Aceh yang dinilai telah berlarut-larut.

Yusril menyebut kedua persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden, tetapi belum memperoleh penyelesaian tuntas.

“Kita segera selesaikan secepat mungkin agar tidak menjadi beban sejarah,” ujar Yusril.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang disahkan pada 2006 merupakan bagian penting dari upaya menjaga perdamaian setelah perjanjian Helsinki.

Undang-undang tersebut memberikan sejumlah kewenangan khusus kepada Aceh, antara lain penerapan syariat Islam, pembentukan partai politik lokal, serta pemberian Dana Otsus.

“Undang-undang ini lahir dari MoU Helsinki untuk menjaga perdamaian,” kata Tito.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berharap ketiga isu strategis tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret, terukur, dan terkoordinasi.

Penyelesaian yang komprehensif diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan perdamaian dan pembangunan di Aceh.