Kemenhub Catat 55 Persen Perjalanan Bus Langgar Ketentuan, Penyimpangan Trayek Mendominasi

Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat lebih dari 55 persen perjalanan bus antarkota terindikasi melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan di 115 Terminal Tipe A di seluruh Indonesia. Penyimpangan trayek menjadi pelanggaran yang paling banyak ditemukan sepanjang periode 1 Januari hingga 30 Oktober 2026.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub terus memperkuat pengawasan terhadap operasional angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP) guna meningkatkan keselamatan penumpang serta ketertiban operasional angkutan umum.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan berdasarkan hasil rekapitulasi pengawasan, dari 3.158.517 perjalanan kendaraan yang berangkat melalui Terminal Tipe A, sebanyak 1.760.258 perjalanan atau 55,73 persen terindikasi melanggar ketentuan.

Sementara itu, sebanyak 1.398.259 perjalanan atau 44,27 persen tercatat tidak melakukan pelanggaran.

"Masih terdapat lebih dari 1,7 juta kali perjalanan keberangkatan yang terindikasi melakukan pelanggaran dan pelanggaran terbanyak yakni penyimpangan trayek sebanyak 1.066.441 kali," ujar Aan di Jakarta.

Pengawasan terhadap kendaraan yang tiba di Terminal Tipe A menunjukkan angka pelanggaran yang tidak jauh berbeda.

Dari total 3.283.247 perjalanan kendaraan yang datang, sebanyak 1.818.204 perjalanan atau 55,38 persen terindikasi melakukan pelanggaran. Adapun 1.465.043 perjalanan atau 44,62 persen dinyatakan memenuhi persyaratan administratif dan teknis laik jalan.

Aan mengungkapkan, pelanggaran penyimpangan trayek juga mendominasi kendaraan yang datang, dengan jumlah mencapai 1.073.361 kali perjalanan.

Selain penyimpangan trayek, petugas menemukan pelanggaran terkait masa berlaku dokumen administrasi dan kelayakan kendaraan, yakni Kartu Pengawasan (KPS) serta dokumen uji berkala kendaraan atau BLUe/KIR.

Pada kendaraan yang berangkat, tercatat 450.934 pelanggaran masa berlaku BLUe/KIR dan 768.132 pelanggaran masa berlaku KPS yang telah kedaluwarsa.

Sementara pada kendaraan yang datang, terdapat 497.558 pelanggaran masa berlaku BLUe/KIR serta 827.984 pelanggaran masa berlaku KPS yang sudah tidak aktif.

Kemenhub menegaskan bahwa pengawasan di terminal tidak hanya bertujuan menemukan pelanggaran, tetapi juga menjadi dasar evaluasi terhadap operator maupun perusahaan otobus (PO).

Menurut Aan, evaluasi tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan angkutan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan operasional serta menerapkan prinsip keselamatan secara konsisten.

"Kami ingin para operator betul-betul menerapkan prinsip layanan angkutan yang berkeselamatan,” katanya.

Ia mengimbau seluruh operator bus agar memastikan setiap kendaraan beroperasi sesuai trayek yang telah ditetapkan, memenuhi persyaratan administratif dan teknis laik jalan, serta memastikan pengemudi dan awak kendaraan berada dalam kondisi prima.

Aan menekankan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan trayek dan kelengkapan dokumen kendaraan merupakan aspek penting dalam menjamin keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya.