Eks Kapolri Listyo Sigit Ditahan, Dugaan Penyadapan Presiden Mengarah ke Makar

Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal polisi sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, salah satunya Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Penyadapan itu diduga berlangsung sepanjang 2025–2026, tidak hanya menyasar kepala negara tetapi juga pejabat, politikus, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha. Hingga kini penyidik belum mengungkap motifnya, sementara pemerintah menyebut perkara ini mengarah pada dugaan makar.

Penetapan tersangka diumumkan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.

 "Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujarnya.

LSP adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Dua tersangka lain adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH), yang berstatus Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri. Satu jenderal lain berinisial SU, yakni Irjen Slamet Uliandi, masih berstatus saksi. Para tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.

Asep menyebut para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden.

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," katanya.

Menurut Asep, pada 2025 hingga 2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan Polri. Caranya, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi.

Nomor-nomor itu lalu disadap tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

"Nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku," jelas Asep.

Selain Presiden, sasaran penyadapan disebut mencakup banyak kalangan.

"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ujar Asep.

Penyidik juga menemukan dugaan penyadapan terhadap jurnalis. Asep menegaskan,

"Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan."

Pada Oktober 2026, atau setelah penyadapan berjalan, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan di komputer LIMS. Jejak log pun dihapus.

Perkara ini terungkap dari laporan seorang petugas yang mengetahui pelanggaran tersebut. Pelapor membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Dittipidsiber Bareskrim Polri kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa 10 saksi dan 3 saksi ahli.

"Berdasarkan hasil penyidikan secara scientific crime investigation dan proses manajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," kata Asep.

Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu:

Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 UU yang sama, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.

Pasal 32 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dengan sengaja tanpa hak mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain, dengan ancaman pidana 8 tahun penjara.

Perkara ini disangkakan sebagai dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik.

Pemerintah merespons dengan nada keras. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku belum mengetahui detail perkara karena proses masih berjalan di kepolisian.

"Secara detail belum ya karena masih proses yang sekarang sedang dilakukan teman-teman di kepolisian, nanti pada waktunya akan disampaikan ke teman-teman media dan masyarakat," kata Prasetyo kepada wartawan di Istana, Jakarta, Rabu (4/11).

Ia menyebut penyadapan tidak hanya dialami Presiden, tetapi juga jajaran menteri, pimpinan partai, dan tokoh ormas. Sasaran sebanyak itu, kata dia, membuat pemerintah bertanya-tanya soal tujuannya. Meski begitu, Prasetyo berpendapat perbuatan ini sudah mengarah ke makar.

"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan, mengarah ke perbuatan makar, dan juga mengarah ke perbuatan membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," ujarnya.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan hal senada. Dikutip dari tayangan Metro Hari Ini di Metro TV, Rabu (4/11/2026), ia mengatakan penyidik mulai menemukan indikasi awal.

"Sekarang, memang sudah ada bukti-bukti awal yang mengarah ke tindak pidana makar," kata Yusril.

Menurut Yusril, Kapolri telah melaporkan temuan awal kepada Presiden, dan Presiden mengarahkan agar hukum ditegakkan.

"Ada bukti-bukti permulaan yang cukup ya. Tentu Pak Kapolri sudah melaporkan kepada Presiden tentang apa yang terjadi," ucapnya.

Ia menegaskan perkara ini bukan sekadar penyadapan perseorangan biasa, dan penyidik terus mendalami fakta untuk membuktikan keterkaitannya dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Yusril juga menyebut Presiden meminta penegakan hukum yang tegas, wajar, dan berbasis bukti.

"Pak Presiden mengatakan itu harus dilakukan penegakan hukum yang tegas, wajar, sampai ditemukan fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa ini bukan sekadar penyadapan, tapi mengarah pada suatu tindakan makar," ucapnya.

Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa motif dan aktor intelektual belum diketahui.

"Mengenai untuk apa penyadapan ini digunakan? Siapa yang berkepentingan? Apakah ada aktor intelektual di balik penyadapan ini, itu masih wallahualam bissawab," ujarnya, Selasa (3/11).

Ia mengingatkan publik boleh menduga-duga, tetapi penegakan hukum harus berdasarkan bukti.

"Kita boleh menduga-duga, tapi hukum itu tidak boleh ditegakkan dengan duga-duga. Hukum itu harus bicara dengan bukti," katanya.

Yusril meminta penyidik diberi kesempatan mengusut perkara dan tidak menutup kemungkinan pengembangan kasus akan menyeret nama lain di luar para tersangka. Soal kemungkinan keterlibatan pihak asing, ia mengatakan, "Sampai hari ini kita belum dapat menjawab pertanyaan itu."

Ia menyebut langkah hukum ini merupakan arahan langsung Presiden kepada Kapolri.

Karena motif belum dibuka, sejumlah dugaan berkembang di ruang publik. Afu.id menguraikan tiga di antaranya, yang menurut aparat dan pengamat belum didukung bukti.

Pertama, dugaan kepentingan politik yang kerap disebut sebagai "Geng Solo". Spekulasi ini muncul karena nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak disebut dalam daftar sasaran yang disampaikan Yusril. Yusril mengaku belum tahu pasti apakah Gibran juga disadap. Kedekatan lama Listyo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, serta tekanan politik terhadap Gibran soal keabsahan ijazah SMA dan surat keterangan kelulusannya, turut menjadi bahan spekulasi.

Kedua, dugaan kepentingan asing. Dugaan ini bertolak dari ketegangan hubungan Indonesia dengan Singapura. Reuters pada 30 Oktober 2026 melaporkan menguatnya retorika nasionalisme pemerintah Indonesia terhadap negara tetangga, terutama Singapura. Tuduhan keterlibatan lembaga investasi Singapura dalam tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia disebut belum didukung bukti dan telah dibantah pihak terkait. Isu makar dan penggalangan massa demonstrasi belakangan juga beredar. Belum ada bukti yang menghubungkan penyadapan ini dengan kepentingan asing.

Ketiga, dugaan perlindungan kepentingan bisnis dan aset perusahaan. Penyadapan terhadap pengusaha memunculkan pertanyaan soal motif ekonomi. Analis politik Selamet Ginting, dalam podcast yang diakses Afu.id, menyebut salah satu hambatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memberantas mafia lahan adalah dugaan adanya pihak kepolisian yang membekingi praktik itu. Keterkaitannya dengan kasus penyadapan masih sebatas pertanyaan, tanpa bukti konkret.