Yusril Sebut Upaya Gibran Tempuh Jalur PTUN soal Ijazah Setara SMA Tak Berguna, Ini Alasannya

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai upaya hukum yang hendak ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA tidak akan memberikan hasil.

Yusril beralasan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan surat keterangan (suket) pendidikan Gibran telah bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, menurutnya, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap kedua putusan tersebut.

"Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama," ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Ia menjelaskan, putusan MK dan MA dalam perkara tersebut saling menguatkan. Karena itu, Yusril menilai tidak ada lagi ruang untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," jelasnya.

Yusril kemudian memaparkan alasan Gibran tidak dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan MA. Menurutnya, dalam perkara yang diajukan Subhan, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Sementara itu, Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut. Kondisi itu membuat Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding maupun PK terhadap putusan MA.

"Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan, beliau bukan pihak," ungkap Yusril.

Ia juga menyebut Kemendikdasmen tampaknya tidak mengajukan PK atas putusan tersebut. Kementerian tersebut, kata Yusril, justru diperkirakan akan segera melaksanakan putusan MA melalui kewenangan menteri sebagai atasan dari Dirjen yang menjadi tergugat.

"Kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final," katanya.

Selain menyinggung posisi hukum Gibran, Yusril juga menyoroti gugatan yang tengah bergulir di PTUN. Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan yang diajukan Mercy dan Denny Indrayana.

Menurut Yusril, perkara itu berpotensi dihentikan apabila objek sengketa berupa surat keterangan (suket) yang dipersoalkan sudah tidak ada lagi setelah pelaksanaan putusan MA.

Ia menilai, hilangnya objek sengketa dapat berdampak terhadap kelanjutan proses persidangan di PTUN.

"Dalam perkara Bu Mercy, Pak Denny Indrayana, beliau mengajukan sebagai pihak tergugat intervensi, bisa mengajukan perlawanan. Tapi saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah di-upload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi," tutur Yusril.

Yusril menegaskan, persoalan tersebut merupakan ranah hukum yang harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Dalam hal ini, MK dan MA telah mengeluarkan putusan yang menurutnya memiliki kekuatan hukum final.

Dengan adanya kedua putusan tersebut, Yusril berpandangan bahwa tidak ada lagi ruang untuk memperdebatkan perkara yang sama melalui upaya hukum lanjutan.