OJK Terapkan Asas Una Via, Penindakan Pelanggaran Pasar Modal Hanya Satu Jalur

Lombok – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penerapan asas Una Via dalam penegakan hukum di pasar modal Indonesia. Melalui prinsip tersebut, regulator hanya dapat memilih satu jalur penindakan terhadap objek pelanggaran yang sama, yakni sanksi administratif atau proses pidana.

Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Agus Firmansyah, mengatakan penerapan asas Una Via mengacu pada rekomendasi Mahkamah Agung (MA) serta ketentuan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Penjelasan tersebut disampaikan Agus dalam Capital Market Journalist Workshop 2026 di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (1/11/2026).

Menurut Agus, OJK akan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap indikasi pelanggaran sebelum menentukan mekanisme penegakan hukum yang akan ditempuh. Dalam proses tersebut, OJK bertindak sebagai gatekeeper atau penjaga gerbang untuk menentukan jalur penindakan yang sesuai.

Sejumlah faktor menjadi pertimbangan regulator, mulai dari nilai transaksi, besarnya dampak kerugian terhadap pasar modal, hingga potensi pemulihan dana bagi investor yang terdampak.

“Apabila terjadi indikasi pelanggaran di pasar modal, OJK nanti akan melihat atau menjadi gatekeeper-nya, akan mencoba melihat dengan memperhatikan ada beberapa faktor, berapa nilai transaksinya, bagaimana dampak kerugiannya di pasar modal, terus kemudian apakah ada kemungkinan pengembalian uang kepada investor yang dirugikan,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, salah satu pertimbangan penting dalam menentukan jalur administratif adalah kemungkinan pemulihan kerugian investor melalui mekanisme disgorgement.

Mekanisme tersebut merupakan upaya mengambil kembali keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari suatu pelanggaran untuk kemudian dikembalikan kepada pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, penindakan administratif tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga membuka peluang pemulihan kerugian investor akibat pelanggaran di pasar modal.

Sebaliknya, apabila OJK memutuskan untuk membawa perkara ke ranah pidana, pengenaan denda administratif dan mekanisme disgorgement tidak dapat lagi diterapkan terhadap kasus yang sama.

Kondisi tersebut menjadikan penentuan jalur penindakan sebagai keputusan strategis bagi regulator, terutama dalam mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan investor.

Penerapan asas Una Via sekaligus menegaskan bahwa penanganan pelanggaran di pasar modal harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan karakteristik perkara, tingkat kerugian, serta potensi pengembalian dana kepada investor.

OJK pun memiliki peran penting dalam memastikan penindakan yang dipilih mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar modal Indonesia.