Komnas HAM Dorong Sinergi Lintas Lembaga Tangani TPPO Bermodus Perbudakan Siber

Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus penipuan daring yang berkembang menjadi praktik perbudakan siber. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kajian terbaru Komnas HAM mengenai kejahatan transnasional yang mengancam hak asasi manusia.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan kajian tersebut mencatat sebanyak 7.628 kasus penipuan daring secara global sepanjang 2025. Kejahatan ini menyasar kelompok berkeahlian tinggi, terutama laki-laki dari kalangan Generasi Z dan milenial, melalui tawaran pekerjaan fiktif dengan iming-iming gaji besar.

“Kasus tersebut menyasar kelompok berkeahlian tinggi, terutama laki-laki dari kalangan generasi Z dan milenial, melalui tawaran pekerjaan fiktif dengan iming-iming gaji tinggi,” ujar Uli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut Uli, praktik perbudakan siber tersebut melibatkan sindikat kejahatan yang beroperasi di sejumlah negara, seperti Kamboja, Filipina, Laos, dan Myanmar. Kamboja tercatat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni lebih dari 4.300 kasus.

Para korban dilaporkan mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari penyiksaan fisik, kerja paksa selama 14 hingga 18 jam per hari, hingga pembatasan akses terhadap layanan medis.

Komnas HAM menyoroti kondisi korban yang tidak hanya mengalami eksploitasi tenaga kerja, tetapi juga dipaksa terlibat dalam aktivitas kriminal, seperti penipuan daring, di bawah ancaman kekerasan hingga kehilangan nyawa.

Situasi tersebut dikenal sebagai forced criminality atau kriminalitas terpaksa. Dalam kondisi ini, korban menjalankan tindakan melawan hukum akibat tekanan dan ancaman dari sindikat yang menahan mereka.

Atas dasar itu, Komnas HAM mendesak aparat penegak hukum menerapkan prinsip non-punishment principle atau prinsip non-penghukuman terhadap korban TPPO yang terlibat dalam tindak pidana akibat paksaan.

“Mengingat para korban turut dihadapkan pada situasi kriminalitas terpaksa (forced criminality) di bawah ancaman nyawa jika gagal memenuhi target penipuan, Komnas HAM secara tegas mendesak aparat penegak hukum untuk mengedepankan prinsip non-penghukuman (non-punishment principle) demi mencegah terjadinya kriminalisasi ganda,” kata Uli.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam dialog tindak lanjut rekomendasi kajian TPPO bersama kementerian dan lembaga penegak hukum yang digelar pada 30 Oktober 2026.

Untuk memperkuat penanganan TPPO bermodus penipuan daring secara sistematis dan terpadu, Komnas HAM menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait.

Kementerian Luar Negeri didorong meninjau kembali perjanjian bilateral dengan negara tujuan pekerja migran, khususnya Kamboja. Peninjauan tersebut diharapkan mencakup mekanisme perlindungan korban serta penyelidikan bersama (joint investigation) guna membongkar jaringan sindikat perdagangan orang berbasis siber.

Sementara itu, Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi direkomendasikan memperluas penindakan terhadap pihak-pihak yang memfasilitasi keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural.

Komnas HAM juga menekankan pentingnya pembekalan dan pelatihan berbasis standar HAM bagi petugas di garda terdepan. Pelatihan tersebut diperlukan agar petugas mampu mengenali karakteristik kejahatan penipuan daring sekaligus mengidentifikasi individu yang berpotensi menjadi korban TPPO.

Di sektor pemulihan, Kementerian Sosial didorong memperluas layanan bagi korban melalui pendampingan psikologis, pemulihan trauma, pemberdayaan ekonomi, dan pelatihan kerja.

Adapun Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) diminta memperkuat literasi digital dalam setiap tahapan orientasi prakeberangkatan pekerja migran guna meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran kerja ilegal.

Selain pencegahan dan penindakan, Komnas HAM menilai asesmen korban yang akurat menjadi aspek penting dalam penanganan TPPO. Proses tersebut perlu diikuti dengan kelancaran pemulangan korban ke Indonesia, pemenuhan hak administrasi kependudukan, serta pendampingan psikososial.

Reintegrasi ekonomi korban juga perlu diperkuat melalui keterlibatan pemerintah daerah agar para penyintas dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri dan memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak.

Komnas HAM turut mendorong kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memutus mata rantai kejahatan dari hulu hingga hilir.

Upaya tersebut mencakup peningkatan patroli siber, edukasi publik yang menyasar akar kerentanan sosial-ekonomi, serta penguatan kapasitas aparat dalam melacak bukti digital dan mengungkap sindikat kejahatan lintas negara.

“Langkah pencegahan ini wajib diperkuat melalui patroli siber yang masif, edukasi publik yang menyasar akar kerentanan sosial-ekonomi, serta peningkatan kapasitas penegak hukum dalam melacak bukti digital dan mengungkap sindikat transnasional,” ujar Uli.