Aktivis Pemuda Nyatakan Dukungan untuk Presiden dan Kapolri soal Dugaan Penyadapan

Jakarta - Sejumlah aktivis pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam pengurus Pimpinan Pusat (PP) Komite Nasional Indonesia menyatakan dukungan kepada Presiden RI Jenderal TNI Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Dukungan itu disampaikan terkait dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang disebut dilakukan mantan Kapolri berinisial LSP dan seorang jenderal polisi aktif lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PP Komite Nasional Indonesia, Laode Risman, menilai dugaan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan dan ketidaksetiaan kepada Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurutnya, hal itu menjadi catatan buruk bagi institusi Polri, yang seharusnya setia kepada kepala negara sebagai lembaga penegak hukum.

"Kami perwakilan aktivis memberikan apresiasi atas sikap tegas Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hukum sebagai panglima dan semua warga negara Indonesia sama di mata hukum. Kapolri Suyudi Ario Seto sudah menunjukkan Satya Haprabu, artinya setia kepada pimpinan dan negara," ujar Laode.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Relawan Satuan Tugas Indonesia, Suhardin Yoris, S.H., menyatakan Kapolri perlu berani dan tegas. Ia menilai Kapolri telah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, yang menurutnya selama ini disalahgunakan oleh oknum elite jenderal polisi.

"Pengungkapan adanya praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto adalah tindakan paling berani, paling jujur, dan paling konstitusional yang pernah dilakukan seorang Kapolri dalam sejarah reformasi," kata Suhardin.

Suhardin juga menyebut penyadapan selama ini kerap menjadi senjata gelap untuk mengintimidasi, menekan lawan politik, dan mengontrol kekuasaan dari balik layar. Menurutnya, dengan membuka persoalan ini langsung kepada Presiden, Kapolri telah memutus rantai operasi yang dilakukan jenderal polisi yang mencoba melawan pemerintah yang sah.

"Kapolri Suyudi membuktikan Polri di bawah kepemimpinannya tidak lagi menjadi alat kelompok tertentu. Loyalitasnya hanya kepada Presiden yang sah hasil pemilu, kepada konstitusi, dan kepada rakyat. Bukan kepada jaringan lama yang ingin mengendalikan negara dari balik layar," tuturnya.

Suhardin turut menanggapi pihak yang menilai pengungkapan ini membuat gaduh. Ia berpendapat sebaliknya.

Menurutnya, jika Kapolri diam, Presiden akan terus menjadi target tanpa menyadarinya. Pengungkapan fakta ini, kata dia, memberi kesempatan kepada Presiden mengambil langkah pengamanan, membersihkan lingkungan sekitarnya, dan memastikan tidak ada lagi negara dalam negara.

Suhardin, yang juga mantan aktivis PB HMI, menutup pernyataannya dengan menyinggung institusi Polri.

"Di bawah Suyudi, Polri tidak lagi takut membongkar aibnya sendiri. Inilah Polri Presisi yang sesungguhnya. Berani mengoreksi, berani transparan, berani melindungi demokrasi meski harus berhadapan dengan kekuatan besar di dalam tubuh negara sendiri," tutupnya.