Membaca Pesan Publik di Balik Hasil Survei

Hasil survei SMRC terbaru menyampaikan sebuah pesan yang jauh lebih penting daripada sekadar perubahan peta elektoral nasional. Di balik angka-angka elektabilitas yang menurun, terdapat sinyal kuat bahwa publik mulai mempertanyakan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan mandat yang diberikan pada Pemilu 2024.

Penurunan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto dari 34,9 persen pada November 2025 menjadi 14,5 persen pada Juli 2026 bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Data tersebut berjalan beriringan dengan menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, memburuknya persepsi terhadap kondisi ekonomi, melemahnya kepercayaan terhadap penegakan hukum, serta berkurangnya keyakinan masyarakat terhadap program-program unggulan pemerintah.

Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama yang sedang dihadapi pemerintah bukan sekadar masalah komunikasi politik, melainkan masalah kepercayaan publik.

Selama hampir dua tahun terakhir, pemerintah berupaya membangun optimisme melalui berbagai program strategis dan narasi besar pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya, masyarakat tidak mengukur keberhasilan negara berdasarkan jumlah program yang diluncurkan atau banyaknya pernyataan pejabat di ruang publik. Ukuran keberhasilan pemerintah tetap sederhana: apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik atau tidak.

Ketika harga kebutuhan pokok masih menjadi beban rumah tangga, lapangan kerja belum tumbuh sesuai harapan, dan ketidakpastian ekonomi masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, maka berbagai klaim keberhasilan akan sulit memperoleh legitimasi sosial yang kuat.

Di sinilah letak persoalan mendasarnya. Pemerintah tampak semakin sibuk menjelaskan keberhasilan, sementara masyarakat semakin fokus merasakan kenyataan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Akibatnya, muncul jurang yang semakin lebar antara narasi resmi pemerintah dan pengalaman riil warga negara.

Fenomena tersebut sebenarnya bukan hal baru dalam studi kebijakan publik. Banyak pemerintahan mengalami penurunan dukungan ketika persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kualitas tata kelola negara mulai memburuk. Dukungan politik tidak pernah dapat dipertahankan hanya melalui komunikasi. Dukungan politik selalu bergantung pada hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Karena itu, munculnya penurunan elektabilitas yang cukup tajam harus dibaca sebagai bentuk evaluasi publik terhadap capaian pemerintahan, bukan sekadar dinamika kompetisi politik.

Temuan survei juga menunjukkan bahwa program-program unggulan pemerintah belum berhasil menghasilkan tingkat kepuasan yang sesuai dengan ekspektasi awal. Program Makan Bergizi Gratis maupun Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya merupakan kebijakan yang memiliki tujuan strategis dan populis. Namun fakta bahwa tingkat kepuasan dan keyakinan masyarakat terhadap program tersebut ikut mengalami penurunan menunjukkan adanya persoalan pada aspek implementasi.

Dalam kebijakan publik, keberhasilan program tidak ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dialokasikan atau seberapa sering program tersebut dipromosikan. Keberhasilan ditentukan oleh efektivitas, ketepatan sasaran, keberlanjutan manfaat, dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat.

Ketika persepsi positif terhadap program menurun, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi substansial, bukan sekadar memperkuat promosi.

Kritik yang sama juga perlu diarahkan pada sektor penegakan hukum. Survei menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi hukum nasional mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa publik masih melihat adanya ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.

Padahal dalam negara demokrasi modern, legitimasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan tata kelola yang bersih.

Ketika masyarakat mulai meragukan aspek tersebut, maka kepercayaan kepada pemerintah akan mengalami penurunan secara bertahap.

Yang lebih mengkhawatirkan, hasil survei ini menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo. Pada periode yang sama, dukungan publik terhadap kedua presiden tersebut cenderung stabil bahkan meningkat. Sebaliknya, pemerintahan saat ini justru menghadapi tren penurunan yang relatif cepat.

Perbedaan ini menjadi indikator bahwa publik memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap pemerintahan Prabowo. Namun ekspektasi tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi kepuasan terhadap hasil kebijakan.

Karena itu, respons yang paling dibutuhkan saat ini bukanlah membantah survei atau mempertanyakan metodologi lembaga survei. Dalam demokrasi, survei hanyalah alat untuk membaca persepsi publik. Yang jauh lebih penting adalah memahami mengapa persepsi tersebut terbentuk.

Pemerintah perlu menyadari bahwa kepercayaan publik tidak dapat dipertahankan melalui pengelolaan opini semata. Kepercayaan hanya dapat dibangun melalui kinerja yang konsisten, kebijakan yang efektif, dan keberanian melakukan koreksi terhadap berbagai kelemahan yang ada.

Masyarakat saat ini tidak membutuhkan lebih banyak slogan. Masyarakat membutuhkan hasil yang dapat dirasakan.

Masyarakat tidak membutuhkan lebih banyak klaim keberhasilan. Masyarakat membutuhkan bukti keberhasilan.

Dan masyarakat tidak membutuhkan penjelasan mengenai apa yang akan dilakukan pemerintah di masa depan. Masyarakat ingin melihat apa yang telah berhasil dilakukan pemerintah hari ini.

Survei SMRC pada akhirnya harus dibaca sebagai peringatan dini bagi pemerintah. Bukan peringatan tentang ancaman politik elektoral, melainkan peringatan tentang menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan negara menjawab kebutuhan rakyat.

Sebab dalam demokrasi, kekuasaan tidak pernah kehilangan legitimasi karena kritik. Kekuasaan kehilangan legitimasi ketika berhenti mendengarkan kritik yang datang dari rakyatnya sendiri.