Mendag Budi Santoso: G20 Tolak Pangan Jadi Alat Tekan Geopolitik

Jakarta — Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso menyebut para Menteri Perdagangan negara-negara anggota G20 menolak upaya menjadikan pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Sikap tersebut menjadi salah satu hasil Pertemuan Menteri Perdagangan G20 (G20 Trade Ministers’ Meeting/TMM) di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat (AS).

Budi mengatakan pangan berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup masyarakat sehingga tidak semestinya digunakan sebagai alat untuk menekan negara lain dalam hubungan geopolitik.

"Para Menteri Perdagangan G20 menolak upaya menjadikan pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Pangan berhubungan dengan kelangsungan hidup dan upaya penekanan melalui pangan tidak dapat dibenarkan," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta.

Selain isu pangan, pertemuan tersebut turut membahas sejumlah persoalan perdagangan global, termasuk kelebihan kapasitas produksi (excess capacity), praktik kerja paksa (force labor), serta penerapan tarif berdasarkan prinsip Most Favored Nation (MFN) dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Menurut Budi, Indonesia bersama negara-negara anggota G20 berpandangan bahwa berbagai isu tersebut membutuhkan kolaborasi dan aksi bersama. Namun, kerja sama itu tetap perlu memperhatikan perbedaan prinsip kebijakan serta orientasi ekonomi masing-masing negara.

Dalam pembahasan mengenai excess capacity, Budi menekankan pentingnya melihat persoalan secara lebih komprehensif. Penilaian tidak dapat hanya didasarkan pada besarnya kapasitas produksi, tetapi juga perlu mempertimbangkan dinamika permintaan dan penawaran, tingkat utilisasi kapasitas, perilaku pasar, serta faktor mendasar yang mendorong produksi.

Ia menilai setiap penilaian mengenai excess capacity harus dilakukan berdasarkan bukti yang spesifik pada masing-masing sektor.

Pasalnya, setiap sektor memiliki karakteristik berbeda, mulai dari siklus produksi, struktur rantai pasok, cakupan pasar, hingga perkembangan teknologi.

"Excess capacity harus mengacu pada temuan yang analitis dan berbasis bukti, bukan pada label politik," kata Budi.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar isu kelebihan kapasitas tidak digunakan hanya sebagai dasar untuk memberikan label atau tekanan terhadap negara tertentu tanpa mempertimbangkan kondisi industri dan pasar secara menyeluruh.