Prabowo Dorong Percepatan Produksi Pangan, Pemerintah Diminta Jaga Keseimbangan Harga dan Daya Beli

Bogor – Pemerintah mulai memperkuat langkah menjaga ketahanan ekonomi nasional melalui percepatan produksi pangan dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mempercepat sejumlah program strategis, mulai dari pengembangan pabrik pakan ternak hingga peternakan ayam, guna memperkuat pasokan domestik sekaligus menjaga stabilitas harga.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11). Selain membahas kondisi ekonomi makro, rapat juga menyoroti perkembangan inflasi pangan yang menjadi salah satu faktor penyumbang kenaikan harga di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden menginginkan agar pengendalian inflasi tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan petani. Menurutnya, kenaikan harga komoditas pertanian masih perlu dijaga dalam batas yang terkendali, tetapi tetap memberikan ruang bagi petani untuk menikmati peningkatan nilai tukar.

"Arahan Bapak Presiden, karena ini masih dalam range, ya kita jaga saja, tetapi petani biarkan menikmati nilai tukar yang sampai 133," ujar Airlangga dalam keterangan kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Kebijakan tersebut memperlihatkan adanya upaya pemerintah menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, yakni menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan memastikan petani tetap memperoleh manfaat ekonomi dari hasil produksinya.

Perkuat Pasokan, Kurangi Ketergantungan

Selain menjaga stabilitas harga, pemerintah juga menaruh perhatian pada penguatan kapasitas produksi pangan nasional. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah industri pakan ternak yang memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan usaha peternakan.

Prabowo meminta BUMN mempercepat realisasi pembangunan dan operasional pabrik feedmeal. Pemerintah juga mendorong percepatan pengembangan peternakan ayam agar peningkatan pasokan dapat segera direalisasikan.

Airlangga menyampaikan, sejumlah program tersebut sebelumnya diperkirakan baru dapat beroperasi pada tahun depan. Namun, Presiden meminta agar proses pelaksanaannya dikaji kembali sehingga target produksi bisa dicapai lebih cepat.

"BUMN diminta untuk menjelaskan kapan program pabrik feedmeal-nya itu bisa berproduksi, dan juga peternakan ayam, dan yang lain, yang tadi disampaikan, diperkirakan itu di tahun depan. Beliau minta agar ini bisa dipercepat," kata Airlangga.

Percepatan program tersebut menjadi penting karena penguatan pasokan domestik dapat membantu pemerintah mengurangi tekanan harga pangan. Dengan kapasitas produksi yang lebih kuat, kebutuhan pasar diharapkan tidak terlalu rentan terhadap gangguan pasokan.

Indikator Ekonomi Masih Terjaga

Di sisi lain, pemerintah menilai sejumlah indikator ekonomi nasional masih menunjukkan perkembangan positif. Dalam rapat tersebut dilaporkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,47 persen, sementara inflasi berada di kisaran 3,3 persen.

Cadangan devisa Indonesia juga tercatat sebesar 146 miliar dolar AS atau setara dengan pembiayaan kebutuhan impor selama sekitar 5,3 bulan. Sementara itu, indeks keyakinan konsumen berada di atas level 118 dan Purchasing Managers' Index (PMI) mencapai 54.

Sejumlah indikator tersebut menjadi gambaran kondisi ekonomi yang relatif terjaga. Meski demikian, pemerintah tetap perlu memperhatikan tantangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi, terutama tekanan harga pangan dan kebutuhan efisiensi energi.

Efisiensi Energi Masuk Agenda Pemerintah

Dalam rapat yang sama, Prabowo juga meminta jajarannya kembali mengkaji rencana efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Langkah ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pengendalian biaya operasional dan penggunaan energi secara lebih efektif.

Efisiensi energi dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi, baik di lingkungan pemerintahan maupun sektor produktif.

Rapat terbatas tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria.

Hadir pula CTO Danantara Sigit Puji Santosa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Dengan sejumlah arahan tersebut, pemerintah menghadapi pekerjaan lanjutan untuk memastikan indikator ekonomi yang positif dapat diikuti penguatan produksi riil, stabilitas harga pangan, serta efisiensi energi. Kecepatan realisasi program dan efektivitas pelaksanaannya akan menjadi faktor penting dalam menentukan dampak kebijakan terhadap perekonomian nasional.