DPRD Jabar Bakal Panggil Aliansi Masyarakat Sipil soal Foto Gibran Terbalik

Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat akan meminta klarifikasi kepada Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat terkait beredarnya foto pimpinan DPRD bersama sejumlah peserta audiensi yang memperlihatkan pigura foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam posisi terbalik.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, mengatakan pihaknya akan melayangkan surat resmi kepada koordinator Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat untuk meminta penjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Langkah itu diambil menyusul munculnya foto sesi dokumentasi seusai audiensi di Gedung DPRD Jawa Barat yang menjadi sorotan publik. Dalam foto tersebut, pigura Wakil Presiden Gibran terlihat berada dalam posisi terbalik.

Buky mengaku tidak mengetahui adanya tindakan tersebut saat sesi foto bersama berlangsung. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan instruksi untuk membalik posisi pigura foto Wakil Presiden.

"Saya tidak tahu bahwa posisi foto itu dibalik. Ini yang membuat saya juga kaget ketika tiba-tiba tersiar berita yang kemudian menuding pimpinan DPRD tidak punya etika," ujar Buky.

Menurut Buky, pihaknya perlu memperoleh penjelasan langsung dari kelompok masyarakat sipil yang mengikuti audiensi sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

Ia menegaskan, DPRD Jabar memilih mengedepankan klarifikasi agar persoalan tersebut dapat diketahui secara jelas, termasuk siapa pihak yang melakukan tindakan membalik posisi pigura foto tersebut.

Lebih lanjut, Buky menjelaskan bahwa audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan yang telah diterima DPRD Jawa Barat sehari sebelum munculnya pernyataan pengunduran diri Wakil Presiden RI.

Dalam surat permohonan itu, terdapat sekitar enam tuntutan yang ingin disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil kepada DPRD Jabar.

Meski situasi telah berubah setelah munculnya pernyataan pengunduran diri Wakil Presiden, DPRD Jawa Barat tetap menerima audiensi tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan rakyat.

Buky menegaskan, permintaan klarifikasi kepada koordinator Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat menjadi langkah awal untuk mengetahui kronologi dan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

DPRD Jabar selanjutnya akan mempertimbangkan langkah yang diperlukan setelah mendapatkan penjelasan dari pihak-pihak terkait.