Prabowo Siapkan Tambahan Anggaran Rp100 Miliar untuk Setiap Provinsi dan Rp20 Miliar bagi Kabupaten

Palu – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa efisiensi anggaran negara bukan sekadar upaya memangkas belanja pemerintah, melainkan langkah untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara optimal dan hasil penghematannya dapat dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan pembenahan terhadap sistem belanja barang dan jasa untuk menekan kebocoran anggaran yang selama ini dinilai terjadi akibat pengadaan yang tidak terkoordinasi.

Menurut Presiden, selama ini masing-masing kementerian, pemerintah provinsi, hingga kabupaten melakukan pengadaan barang dan jasa secara terpisah. Akibatnya, barang dengan jenis dan spesifikasi serupa dapat dibeli dengan harga yang berbeda-beda.

Pemerintah, kata Prabowo, ingin menyatukan dan merasionalisasi proses pengadaan agar belanja negara menjadi lebih efisien, transparan, serta menghasilkan harga dan kualitas yang lebih terstandarisasi.

“Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegas Prabowo.

Ia menyebutkan, belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah memperkirakan potensi kebocoran mencapai 30 persen akibat praktik penggelembungan harga atau markup.

Jika kebocoran tersebut dapat ditekan, pemerintah berpotensi menghemat anggaran hingga sekitar Rp400 triliun.

“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun,” ungkapnya.

Setiap Provinsi Bakal Mendapat Tambahan Rp100 Miliar

Prabowo menjelaskan bahwa hasil efisiensi anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah memberikan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat.

Presiden menyampaikan bahwa setiap provinsi akan memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar. Sementara itu, setiap kabupaten akan mendapatkan tambahan minimal Rp20 miliar.

Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan pemberian anggaran lebih besar bagi ibu kota kabupaten.

“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” kata Prabowo.

Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah agar manfaat penghematan anggaran tidak hanya berhenti pada neraca keuangan negara, tetapi juga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.

Efisiensi Anggaran Perluas Perbaikan Sekolah dan Pembangunan Desa Nelayan

Selain tambahan anggaran bagi pemerintah daerah, Prabowo juga mengungkapkan bahwa efisiensi belanja negara memungkinkan pemerintah memperluas cakupan sejumlah program pembangunan nasional.

Salah satunya adalah program perbaikan fasilitas pendidikan. Presiden menyebutkan, anggaran yang semula direncanakan untuk memperbaiki 71.000 sekolah pada tahun ini berpotensi menjangkau hingga 88.000 sekolah.

Pemerintah juga menyiapkan program pembangunan desa-desa nelayan sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Prabowo menargetkan pembangunan sedikitnya 1.000 hingga 1.200 desa nelayan hingga akhir 2026. Selanjutnya, pemerintah berharap dapat menambah 2.000 desa nelayan pada akhir 2027.

“Dalam waktu dekat kita sudah anggarkan, akan kita turunkan dan kita akan bangun desa-desa nelayan, akhir tahun ini minimal 1.000, 1.200. Akhir tahun 27, kita berharap akan mencapai tambahan 2.000 desa nelayan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat nelayan mendapatkan perhatian dan dukungan pembangunan yang lebih nyata.

Prabowo Tegaskan Kekayaan Negara Harus Dinikmati Rakyat

Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan nasional agar manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Presiden meminta masyarakat untuk optimistis terhadap kemampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya dan kekayaan nasional.

“Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat. Indonesia cukup besar kekayaannya. Dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya. Dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.

Melalui pembenahan tata kelola anggaran dan pengendalian kebocoran belanja negara, pemerintah berharap ruang fiskal dapat semakin kuat sehingga pembiayaan pembangunan lebih optimal.

Prabowo menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus bermuara pada manfaat nyata bagi rakyat, mulai dari pembangunan daerah, peningkatan kualitas pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.