KMHDI: Pengisian Jabatan Wapres Harus Berpijak pada Kepentingan Rakyat

14 Nov 2026 - 16:42
KMHDI: Pengisian Jabatan Wapres Harus Berpijak pada Kepentingan Rakyat
I Nyoman Sugidana Wakil Ketua Umum PP KMHDI. (Foto dok: istimewa)

Jakarta - Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) menyoroti dinamika politik nasional terkait wacana pergantian Wakil Presiden RI. KMHDI menegaskan, pembahasan posisi strategis di pemerintahan harus berpijak pada kepentingan rakyat, konstitusi, dan prinsip demokrasi.

Wakil Ketua Umum PP KMHDI, I Nyoman Sugidana, menyebut jabatan Wakil Presiden bukan sekadar jabatan politik yang dapat dipertukarkan lewat kompromi dan kesepakatan elite. Menurutnya, jabatan itu merupakan amanah konstitusional dengan tanggung jawab besar untuk memastikan jalannya pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

"Pergantian atau pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh hanya menjadi ruang negosiasi bagi kepentingan kelompok maupun elite politik. Siapa pun yang nantinya mengisi posisi tersebut harus memiliki keberpihakan yang jelas kepada rakyat, memahami persoalan kebangsaan, serta mampu menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya secara sungguh-sungguh," tegas Sugidana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11).

Sugidana menilai dinamika politik saat ini semestinya menjadi momentum memperkuat kualitas demokrasi, bukan memperlihatkan kekuasaan sebagai ruang transaksi kepentingan antarkelompok. Ia menyebut setiap keputusan politik terkait kepemimpinan nasional perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat luas, bukan semata kalkulasi elektoral atau kepentingan pragmatis partai politik.

Ia juga menilai tantangan bangsa masih kompleks, mulai dari ketimpangan ekonomi, lapangan kerja, kualitas pendidikan, kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, hingga pemberantasan korupsi. Persoalan-persoalan itu, kata dia, membutuhkan kepemimpinan nasional yang berintegritas, berkapasitas, dan berani mengambil kebijakan yang berpihak pada publik.

Karena itu, menurut Sugidana, sosok yang kelak menduduki kursi Wakil Presiden harus mampu mewakili kepentingan masyarakat Indonesia yang beragam. Dukungan politik yang kuat saja dinilai tidak cukup. Figur tersebut juga harus memiliki rekam jejak, kompetensi, integritas, serta komitmen terhadap persatuan dan keadilan sosial.

KMHDI turut mengingatkan bahwa proses politik dan ketatanegaraan terkait posisi Wakil Presiden harus sepenuhnya sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap mekanisme demokrasi disebut harus menjadi landasan utama agar tidak menimbulkan persoalan legitimasi di tengah masyarakat.

"Demokrasi tidak boleh berhenti pada pergantian figur dan pembagian kekuasaan. Esensi demokrasi adalah memastikan bahwa setiap kekuasaan bekerja untuk rakyat. Kami ingin kepemimpinan nasional yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas," lanjut Sugidana.

PP KMHDI menegaskan kepentingan rakyat harus selalu ditempatkan di atas kepentingan elite. Siapa pun yang kelak mengemban amanah sebagai Wakil Presiden, menurut organisasi tersebut, harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan bangsa serta menjaga stabilitas nasional.

Bagaimana Reaksi Anda?

Suka Suka 0
Tidak Suka Tidak Suka 0
Cinta Cinta 0
Lucu Lucu 0
Wow Wow 0
Sedih Sedih 0
Marah Marah 0