Mendagri Tito Karnavian Usulkan Penghapusan Denda bagi Warga yang Tak Bawa KTP

17 Nov 2026 - 11:57
Mendagri Tito Karnavian Usulkan Penghapusan Denda bagi Warga yang Tak Bawa KTP
Mendagri Tito Karnavian (Istimewa)

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan penghapusan sanksi denda administratif bagi masyarakat yang bepergian tanpa membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Usulan tersebut akan dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Tito mengatakan, penerapan sanksi administratif dalam aturan administrasi kependudukan perlu mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Menurutnya, sanksi tidak boleh dirumuskan secara berlebihan hingga justru menghambat pemenuhan hak masyarakat maupun penyelenggaraan pelayanan publik.

“Sanksi tidak dirumuskan secara berlebihan sehingga justru menghambat pemenuhan hak penduduk atau pelaksanaan pelayanan, meskipun tetap ada,” kata Tito.

Ia menjelaskan, tingkat kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia saat ini masih relatif rendah, yakni baru mencapai sekitar 11 persen.

Karena itu, pemerintah menilai penerapan kewajiban penggunaan identitas digital perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat.

“Kepemilikan IKD masih perlu didorong secara bertahap, yang saat ini sudah tadi 11 persen, baru 11 persen. Jadi kita harus, kami harus fair juga perlu dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Menurut Tito, kewajiban membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi menjadi beban bagi masyarakat. Kebijakan tersebut juga dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang inklusif.

“Sementara kewajiban yang membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani penduduk dan tidak sejalan dengan prinsip layanan inklusif,” ucapnya.

Sebagai gantinya, pemerintah berpandangan bahwa peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap administrasi kependudukan lebih efektif dilakukan melalui sosialisasi, kemudahan akses layanan, serta penguatan sistem verifikasi identitas.

Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat beralih menggunakan identitas digital secara bertahap tanpa harus dibebani sanksi administratif ketika tidak membawanya.

Selain mengusulkan penghapusan denda bagi penduduk yang tidak membawa KTP-el atau IKD, pemerintah juga tengah mencermati ketentuan mengenai sanksi administratif bagi pegawai maupun pejabat yang bertugas menyelenggarakan administrasi kependudukan.

Pembahasan ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya penyempurnaan regulasi administrasi kependudukan melalui RUU Adminduk.

 

Bagaimana Reaksi Anda?

Suka Suka 0
Tidak Suka Tidak Suka 0
Cinta Cinta 0
Lucu Lucu 0
Wow Wow 0
Sedih Sedih 0
Marah Marah 0