Tabungan Politik Prof. Sufmi Dasco Ahman: dari Orang Kepercayaan Prabowo Menuju Bursa Wakil Presiden

18 Nov 2026 - 13:32
Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI
Sufmi Ahmad Dasco Wakil Ketua DPR RI.

Dalam politik, tidak semua kekuatan dibangun melalui panggung terbuka. Ada tokoh yang membesarkan pengaruhnya melalui pidato, popularitas, dan pencitraan publik. Namun, ada pula yang membangun kekuatan melalui kerja organisasi, komunikasi politik, kemampuan menjembatani kepentingan, dan kepercayaan yang dipelihara selama bertahun-tahun.

Prof. Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang menarik untuk dibaca melalui perspektif tersebut.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco menempati posisi strategis dalam hubungan antara parlemen, partai politik, dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam perkembangan politik nasional, munculnya nama Dasco dalam wacana calon wakil presiden membuka pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana tabungan politik yang telah dibangunnya dapat diterjemahkan menjadi modal kepemimpinan nasional?

Tabungan Politik yang Tidak Dibangun dalam Semalam

Kekuatan politik tidak selalu identik dengan popularitas elektoral. Dalam praktik kekuasaan, kepercayaan, pengalaman, jaringan komunikasi, dan kemampuan mengelola konflik merupakan modal yang juga menentukan.

Dasco memiliki perjalanan panjang di Partai Gerindra dan lembaga legislatif. Pengalamannya sebagai anggota DPR sejak 2014 serta Wakil Ketua DPR sejak 2019 mempertemukannya dengan berbagai kepentingan politik dan persoalan pemerintahan.

Posisinya sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra juga menempatkannya dalam struktur kepemimpinan partai yang memiliki hubungan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam politik, hubungan semacam ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kedekatan personal. Ada kepentingan organisasi, kesinambungan agenda, dan kebutuhan koordinasi antara partai pendukung dengan pemerintahan.

Salah satu contoh keterlibatan Dasco dalam proses politik nasional adalah ketika ia memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo–Gibran menjelang pergantian pemerintahan pada 2024.

Peran tersebut menunjukkan keterlibatannya dalam proses transisi kekuasaan. Namun, besarnya kontribusi seorang tokoh tetap harus dinilai melalui hasil kerja yang dapat diperiksa publik.

Dasco dan Politik Kepercayaan Prabowo

Prabowo Subianto dikenal memiliki perjalanan politik dan organisasi yang panjang. Dalam membangun pemerintahan, ia menghadapi kebutuhan untuk menjaga koordinasi antara kabinet, parlemen, partai politik, serta berbagai kelompok masyarakat.

Dalam konteks itu, posisi Dasco menarik karena berada di antara dua wilayah kekuasaan: parlemen dan organisasi partai.

Kehadirannya dalam sejumlah komunikasi strategis pemerintahan memperlihatkan bahwa hubungan politik antara Dasco dan Prabowo tidak berhenti pada struktur formal Partai Gerindra.

Politik Kepercayaan Memiliki Dua Sisi

Di satu sisi, kepercayaan dapat mempercepat koordinasi dan mengurangi hambatan komunikasi antarlembaga. Di sisi lain, pemerintahan demokratis tidak boleh menggantungkan efektivitasnya hanya pada hubungan personal antartokoh.

Kepercayaan harus ditopang oleh mekanisme kelembagaan, transparansi keputusan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Karena itu, apabila kedekatan Dasco dengan Prabowo dijadikan salah satu argumentasi dalam wacana kepemimpinan nasional, pertanyaan berikutnya adalah apakah hubungan tersebut dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif sekaligus akuntabel.

Dari Pengelola Komunikasi Politik Menuju Kepemimpinan Eksekutif

Ada perbedaan mendasar antara kemampuan mengelola komunikasi politik dan kemampuan menjalankan pemerintahan.

Seorang pemimpin parlemen terbiasa berhadapan dengan negosiasi, pembentukan kesepakatan, pembahasan undang-undang, dan pengawasan terhadap pemerintah.

Sementara itu, pemimpin eksekutif dituntut mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, mengawasi birokrasi, memastikan pelayanan publik berjalan, serta bertanggung jawab atas dampak keputusan pemerintahan.

Pengalaman Dasco di DPR dan Partai Gerindra menjadi bagian dari rekam jejak yang relevan untuk dibahas. Tetapi pengalaman tersebut tidak dapat secara otomatis disamakan dengan keberhasilan memimpin lembaga eksekutif.

Tabungan Politik yang Harus di Uji

Apakah kemampuan membangun komunikasi dapat diterjemahkan menjadi kemampuan mempercepat penyelesaian persoalan nasional? Apakah jaringan politik yang luas dapat digunakan untuk memperkuat pelayanan publik? Dan apakah pengalaman mengelola kepentingan elite dapat dikembangkan menjadi kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar pembicaraan tentang calon wakil presiden tidak berhenti pada persoalan kedekatan dengan presiden.

Gerakan Buruh dan Ukuran Keberpihakan kepada Rakyat

Dari perspektif gerakan buruh, perdebatan mengenai calon wakil presiden tidak boleh hanya menjadi percakapan di antara elite partai politik.

Indonesia masih menghadapi persoalan ketenagakerjaan yang membutuhkan penyelesaian serius, mulai dari kepastian kerja, perlindungan terhadap pekerja yang mengalami PHK, sistem pengupahan, outsourcing, jaminan sosial, hingga perluasan kesempatan kerja.

Kebijakan pemerintah juga harus mampu menjawab tantangan pekerja sektor informal, pekerja digital platform, pengemudi transportasi daring, serta kelompok pekerja yang belum memperoleh perlindungan sosial memadai.

Dalam persoalan tersebut, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang sangat penting.

Sebagai salah satu pimpinan DPR, Dasco berada dalam lembaga yang mempunyai tanggung jawab konstitusional terhadap proses pembentukan kebijakan tersebut.

Karena itu, penilaian atas rekam jejaknya perlu mencakup bagaimana parlemen menjalankan pengawasan terhadap kebijakan ketenagakerjaan dan bagaimana aspirasi pekerja memperoleh ruang dalam proses pengambilan keputusan.

Bagi kaum buruh, ukuran keberpihakan bukanlah seberapa dekat seorang tokoh dengan pusat kekuasaan, melainkan seberapa nyata kebijakan negara melindungi pekerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Wacana Wakil Presiden dan Realitas Konstitusi

Munculnya dukungan terhadap Dasco dari sejumlah unsur Partai Gerindra pada November 2026 menjadi perkembangan politik yang menarik.

Namun, dukungan politik tidak dapat disamakan dengan keputusan pencalonan resmi.

Terlebih, Dasco sebelumnya telah membantah kabar mengenai kemungkinan dirinya menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Perlu ditegaskan bahwa Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Wacana mengenai penggantian wakil presiden tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya kekosongan jabatan.

Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Artinya, proses tersebut bukan sekadar persoalan dukungan partai atau keputusan pribadi presiden, melainkan harus mengikuti mekanisme konstitusional.

Sementara itu, untuk kontestasi Pemilu 2029, pembicaraan mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam konteks politik serta mekanisme pencalonan yang berbeda.

Kedua kemungkinan tersebut perlu dibedakan agar masyarakat tidak terjebak dalam spekulasi yang mengaburkan fakta hukum.

Loyalitas Politik dan Kepentingan Bangsa

Dalam sejarah politik Indonesia, loyalitas sering menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan kepemimpinan.

Akan tetapi, loyalitas politik tidak boleh menghilangkan independensi penilaian, keberanian menyampaikan koreksi, dan tanggung jawab terhadap konstitusi.

Seorang wakil presiden bukan hanya pendamping presiden dalam kegiatan kenegaraan. Ia merupakan pejabat konstitusional yang memiliki tanggung jawab membantu penyelenggaraan pemerintahan serta menjalankan kewenangan sesuai ketentuan hukum.

Karena itu, pembicaraan mengenai figur pendamping Prabowo perlu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.

Persoalan ekonomi, ketimpangan sosial, pengangguran, kualitas pendidikan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan pekerja harus menjadi ukuran utama dalam menguji visi kepemimpinan.

Kedekatan politik dapat menjadi faktor yang menjelaskan hubungan antartokoh. Tetapi kemampuan menghadirkan solusi bagi masyarakat harus dibuktikan melalui program, keputusan, dan hasil kerja.

Penutup: Apakah Tabungan Politik Cukup untuk Menuju Istana?

Perjalanan politik Prof. Sufmi Dasco Ahmad memperlihatkan bagaimana pengalaman panjang dalam organisasi partai, kepemimpinan parlemen, dan komunikasi pemerintahan dapat membentuk akumulasi modal politik.

Dukungan yang mulai muncul terhadap namanya merupakan bagian dari dinamika internal partai dan perkembangan wacana kepemimpinan nasional.

Namun, tabungan politik tidak boleh dipandang sebagai hak otomatis untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi.

Kepercayaan elite, pengalaman organisasi, dan kedekatan dengan presiden merupakan faktor yang dapat dianalisis. Sementara itu, kemampuan menjalankan pemerintahan, integritas, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat harus diuji secara terpisah.

Pertanyaan tentang Sufmi Dasco Ahmad bukan semata-mata apakah ia memiliki tabungan politik untuk masuk dalam bursa pendamping Prabowo, melainkan bagaimana tabungan politik tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia.

Sebab, dalam negara demokrasi, kekuasaan bukanlah hadiah atas loyalitas. Kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan berdasarkan konstitusi dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Dan pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berhasil menduduki kursi kekuasaan, tetapi juga apa yang telah dikerjakannya ketika memperoleh kepercayaan untuk memimpin bangsa.

Konten Pengguna

Tulisan Nu'man Fauzi tidak mewakili pandangan dari redaksi nusway.

Bagaimana Reaksi Anda?

Suka Suka 0
Tidak Suka Tidak Suka 0
Cinta Cinta 0
Lucu Lucu 0
Wow Wow 0
Sedih Sedih 0
Marah Marah 0
Numan Fauzi

Aktivis Gerakan Buruh | Alumni HMI