Amran: Beras Fortifikasi Bukan Pengganti Beras Premium, Hanya untuk Kelompok Rentan

18 Sep 2026 - 16:13
Amran: Beras Fortifikasi Bukan Pengganti Beras Premium, Hanya untuk Kelompok Rentan
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman (tengah), Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari (kanan), dan pihak terkait lainnya dalam ekspos hasil pemeriksaan dan temuan beras fortifikasi di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (15/9/2026). ANTARA/Harianto)

Jakarta - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan beras fortifikasi tidak diperuntukkan menggantikan beras premium. Beras tersebut merupakan pangan khusus yang ditujukan bagi kelompok masyarakat rentan untuk mendukung pemenuhan gizi.

Amran mengatakan beras fortifikasi memiliki tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama dalam mendukung penanganan stunting. Sasaran utamanya antara lain anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat miskin.

"Beras fortifikasi bukan untuk menggantikan beras premium. Tetapi (saat) ini terjadi pergeseran. (Ketika beras) premium dulu ditindak (akibat praktik kecurangan sejumlah produsen beras premium), sekarang muncul (beras) fortifikasi. Ini bergeser," kata Amran di Jakarta, Selasa (15/9).

Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat ekspos hasil pemeriksaan dan temuan dugaan kecurangan terhadap 25 merek beras fortifikasi di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta.

Menurut Amran, peredaran beras fortifikasi yang diduga mengambil posisi beras premium perlu menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menggeser tujuan awal program fortifikasi sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi masyarakat.

Ia menegaskan beras fortifikasi tidak semestinya dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan atau rente. Program tersebut, kata Amran, merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam memperbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Amran juga menyoroti dugaan penjualan beras fortifikasi dengan harga yang sangat tinggi. Ia menyebut terdapat beras fortifikasi yang dijual hingga Rp57.000 per kilogram, sementara harga berdasarkan peruntukannya seharusnya berada di kisaran Rp13.000 per kilogram.

Dengan demikian, terdapat selisih harga sekitar Rp44.000 per kilogram. Menurut Amran, selisih tersebut diduga berkaitan dengan praktik perdagangan yang tidak sesuai ketentuan, termasuk klaim mengenai kandungan vitamin pada produk.

Padahal, Amran menjelaskan, tambahan biaya produksi untuk menghasilkan beras fortifikasi diperkirakan hanya sekitar Rp1.000 per kilogram.

"Tambahan biaya untuk fortifikasi itu sebenarnya sekitar Rp1.000 per kilogram," ujar Amran.

Ia menilai perbedaan harga yang sangat besar tersebut perlu menjadi perhatian dan ditindak apabila terbukti terdapat pelanggaran.

Lebih lanjut, Amran mengungkapkan estimasi awal nilai dugaan penyimpangan dalam perdagangan beras fortifikasi dapat mencapai sekitar Rp89 triliun. Perhitungan tersebut mengacu pada data mengenai peredaran beras.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 39 persen beras yang beredar berada dalam kategori premium dan fortifikasi. Amran mengatakan terdapat dugaan pergeseran dari beras premium ke beras fortifikasi dalam praktik perdagangan.

Amran menyayangkan munculnya dugaan kecurangan dalam perdagangan beras fortifikasi. Terlebih, pemerintah selama ini telah memberikan berbagai dukungan dan subsidi di sektor hulu pertanian.

Dukungan tersebut mencakup penyediaan benih, pupuk, pembangunan dan penguatan irigasi, hingga bantuan alat dan mesin pertanian.

Menurutnya, berbagai dukungan pemerintah tersebut seharusnya turut mendorong terciptanya tata kelola pangan yang lebih baik, bukan justru dimanfaatkan untuk praktik perdagangan yang merugikan masyarakat dan menyimpang dari tujuan program fortifikasi.

 

Bagaimana Reaksi Anda?

Suka Suka 0
Tidak Suka Tidak Suka 0
Cinta Cinta 0
Lucu Lucu 0
Wow Wow 0
Sedih Sedih 0
Marah Marah 0