FPPJ: Program Pembiayaan Bank Jakarta Jadi Solusi Kembangkan Usaha Pedagang

Jakarta - Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) menilai program pembiayaan Bank Jakarta yang menyasar pedagang Pasar Induk Kramat Jati menjadi langkah penting untuk memperluas akses permodalan sekaligus mendorong perkembangan usaha mikro di Jakarta. Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi Bank Jakarta, Perumda Pasar Jaya, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Umum FPPJ Endriyansyah mengatakan, keterlibatan Perumda Pasar Jaya dalam mempertemukan ratusan pedagang dengan Bank Jakarta tidak sebatas penyaluran kredit. Menurut dia, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem usaha yang lebih sehat bagi pedagang tradisional.

“Perumda Pasar Jaya berhasil menjadi jembatan yang menghubungkan ratusan pedagang dengan Bank DKI. Ini adalah langkah nyata yang manfaatnya langsung dirasakan pedagang kecil,” ujar Endriyansyah, Selasa (1/9).

Menurut Endriyansyah, akses pembiayaan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pelaku usaha kecil. Tidak sedikit pedagang yang selama ini kesulitan memperoleh pembiayaan melalui lembaga keuangan formal. Kondisi itu membuat sebagian pelaku usaha bergantung pada pinjaman informal dengan bunga tinggi dan sistem pembayaran harian yang dapat menggerus keuntungan usaha.

Melalui program pembiayaan tersebut, ratusan pedagang Pasar Induk Kramat Jati memperoleh kesempatan menjadi nasabah Bank Jakarta dengan skema permodalan yang dinilai lebih aman, transparan, dan disesuaikan dengan kapasitas usaha.

Di sisi lain, Bank Jakarta menyiapkan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Non-KUR bagi pedagang yang membutuhkan tambahan modal.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan bank harus lebih aktif mendekatkan layanan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, khususnya pedagang.

“Kami tidak ingin pedagang yang sibuk mencari bank. Bank Jakarta yang harus semakin dekat dan hadir di tengah-tengah pedagang,” kata Agus H. Widodo.

Agus menjelaskan, pembiayaan melalui KUR memiliki plafon hingga Rp100 juta dan tidak memerlukan jaminan. Sementara itu, pedagang yang memilih program Non-KUR dapat menjadikan lapak dagangannya sebagai jaminan.

Untuk program Non-KUR, plafon pembiayaan yang dapat diperoleh pedagang mencapai Rp500 juta dengan bunga sekitar 10 persen per tahun.

Agus menegaskan, ukuran keberhasilan program pembiayaan tersebut bukan semata-mata dari besarnya kredit yang berhasil disalurkan kepada pedagang. Dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha menjadi indikator yang lebih penting.

“Bagi Bank Jakarta, keberhasilan bukan diukur dari seberapa besar kredit yang disalurkan. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pembiayaan membuat usaha pedagang berkembang, omzet bertambah, lapangan kerja tercipta dan semakin banyak UMKM Jakarta naik kelas,” ungkap Agus.

FPPJ menilai masuknya pedagang ke dalam ekosistem perbankan formal dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis tanpa terbebani praktik pinjaman yang merugikan.

Endriyansyah mengatakan, akses modal yang lebih mudah juga berpotensi mendorong perputaran ekonomi di pasar tradisional. Pedagang dapat memanfaatkan modal usaha untuk menambah stok barang, meningkatkan omzet, hingga memperluas lapangan kerja di lingkungan pasar.

“Pasar tradisional adalah urat nadi ekonomi Jakarta. Ketika pengelola pasar mampu menjembatani pedagang dengan perbankan, maka manfaatnya akan dirasakan bukan hanya oleh pedagang, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen,” katanya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mendorong perluasan akses pembiayaan formal bagi pedagang Pasar Induk Kramat Jati melalui kolaborasi Bank Jakarta dan Perumda Pasar Jaya.

Program tersebut diharapkan dapat membantu pedagang menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan kapasitas usaha, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Jakarta.

FPPJ berharap sinergi antara Perumda Pasar Jaya dan Bank Jakarta dapat terus diperluas ke pasar-pasar lain di Jakarta. Dengan demikian, semakin banyak pelaku UMKM memperoleh akses permodalan formal dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.