KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Pengadaan saat Geledah Kantor Dinas PUPR Klaten

Klaten — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang tunai, dokumen pengadaan barang dan jasa, serta barang bukti elektronik saat menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan jumlah uang tunai yang disita masih dalam proses penghitungan. Karena itu, KPK belum dapat mengungkapkan nominal uang yang diamankan penyidik.

“Penyidik juga menyita sejumlah uang tunai dalam penggeledahan yang dilakukan di Dinas PUPR ini. Saat ini masih proses hitung, jadi kami belum bisa sampaikan terkait dengan nominal dari uang yang diamankan,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (28/10/2026) malam.

Selain uang tunai, penyidik turut mengamankan dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta sejumlah barang bukti elektronik.

Menurut Budi, informasi yang tersimpan dalam barang bukti elektronik tersebut akan diekstraksi dan dianalisis untuk mendukung proses penyidikan perkara.

Budi menjelaskan, penggeledahan kantor Dinas PUPR Klaten merupakan bagian dari upaya penyidik mendalami sejumlah aspek dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan pemerintah daerah tersebut.

Salah satu fokus penyidikan ialah menelusuri proyek-proyek yang dikerjakan di wilayah Kabupaten Klaten. Langkah ini dilakukan karena terdapat dugaan pemberian uang dari pihak swasta kepada bupati.

“Pendalaman yang dibutuhkan salah satunya untuk menelusuri berkaitan dengan proyek-proyek yang dikerjakan di Klaten karena memang ada dugaan pemberian yang dilakukan oleh pihak swasta kepada bupati,” tutur Budi.

Penyidik masih mengumpulkan bukti untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Dalam penanganan perkara ini, KPK mengidentifikasi lima klaster dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Kelima klaster tersebut meliputi dugaan suap untuk pengondisian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran yang berkaitan dengan upah pungut.

KPK mendalami setiap klaster melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti. Dokumen pengadaan dan barang bukti elektronik yang disita dalam penggeledahan di kantor Dinas PUPR diharapkan dapat membantu penyidik menelusuri keterkaitan proyek dengan dugaan aliran uang.

Meski demikian, keterkaitan setiap barang bukti dengan dugaan tindak pidana masih harus didalami dalam proses penyidikan.

Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 15 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, serta 21 orang lainnya.

Sehari kemudian, pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan Hamenang, Ahmad Luthfi, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo, yang disebut sebagai pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2025–2026.

Penetapan tersangka tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang masih berjalan. KPK terus mengembangkan penyidikan untuk mendalami dugaan praktik korupsi yang mencakup sejumlah sektor di lingkungan pemerintah daerah.