Operasi Patuh Jaya 2026 Digelar 14 Hari, 2.938 Personel Gabungan Dikerahkan
Jakarta - Operasi Patuh Jaya 2026 resmi digelar mulai hari ini, Senin (26/10), hingga 8 November 2026. Sebanyak 2.938 personel gabungan dikerahkan dalam operasi tersebut.
"Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November 2026, dengan melibatkan 2.938 personel gabungan, di mana Polri ada 2.798, 80 dari TNI, 30 Dishub DKI Jakarta, dan 30 Satpol PP," kata Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto saat memimpin apel di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Senin (26/10).
Dadang mengatakan operasi kali ini mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan". Ia menyebut keselamatan lalu lintas harus diwujudkan bersama, baik oleh petugas maupun masyarakat.
"Dalam hal ini, instansi terkait, tokoh masyarakat, orang tua, guru, dan masyarakat itu sendiri untuk membangun kepatuhan yang lahir dari kecerdasan murni dari dalam diri pribadi, kesadaran pribadi. Oleh karena itu, cara bertindak operasi ini lebih dominan pada upaya preemtif dan preventif," jelasnya.
Dadang merinci sejumlah pelanggaran yang menjadi sasaran operasi tahun ini. Pelanggaran itu meliputi pengendara motor yang tidak menggunakan helm sesuai SNI, pengendara mobil yang tidak memakai sabuk pengaman, penggunaan ponsel saat berkendara, pelanggaran rambu atau marka, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, hingga melawan arus.
Dadang berpesan kepada anggota yang terlibat agar melakukan pendataan dan pemetaan. Ia meminta mereka memetakan titik rawan pelanggaran melawan arus.
"Identifikasi akar masalahnya, apakah kurangnya rambu peringatan, minimnya pengawasan, atau faktor rekayasa lalu lintas. Petakan titik rawan kecelakaan. Identifikasi akar masalahnya, apakah kondisi jalan rusak, kurangnya penerangan lampu jalan, minimnya rambu, atau minimnya pengawasan," kata dia.
Ia juga meminta anggota memetakan pelanggaran tidak memakai helm. Untuk pelanggar yang masih berstatus pelajar, petugas diminta mencatat identitas, alamat rumah, atau asal sekolah.
"Petakan dan identifikasi pelanggaran kacamata seperti tidak memakai helm. Catat identitas, alamat rumah, atau asal sekolah bagi pelanggar yang masih berstatus pelajar. Cari tahu akar masalahnya melalui pendekatan humanis, apakah karena faktor ekonomi tidak mampu membeli helm atau sekadar rendahnya kesadaran masyarakat," imbuhnya.
Dadang menegaskan agar anggota mengedepankan cara bertindak yang tegas dan humanis, namun tetap sesuai aturan. Ia mewajibkan dokumentasi video untuk setiap penindakan.
"Harus dilakukan dengan menggunakan video, baik itu melalui bodycam atau rekaman HP. Di sini petugas menggunakannya sebagai bahan pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi," tuturnya.
Ia juga meminta Provost terlibat aktif dalam pengawasan untuk memastikan tidak ada pelanggaran oleh anggota. Anggota diminta mengedepankan edukasi dan pencegahan, tetapi tetap menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang membahayakan keselamatan.
Dadang memaparkan dampak yang diharapkan dari operasi ini. Salah satunya adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat secara nyata, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi target.
"Dampak yang kita harapkan dari terselenggaranya operasi ini adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat secara nyata, terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi target kita. Jadi tetapkan targetnya, mana wilayahnya, kita akan melihat apakah di situ sudah terjadi kepatuhan atau tidak," kata dia.
"Kemudian berkurangnya angka pelanggaran yang berulang, terjaganya keselamatan seluruh pengguna jalan, termasuk terlaksananya kegiatan pembinaan di lingkungan masyarakat melalui Polmas," pungkasnya.
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Tidak Suka
0
Cinta
0
Lucu
0
Wow
0
Sedih
0
Marah
0