Cipayung Plus Desak Pelindo Evaluasi Tata Kelola Pelabuhan Sunda Kelapa

Jakarta - Kelompok mahasiswa Cipayung Plus yang terdiri dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmabudhi) mendesak jajaran direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pelabuhan Sunda Kelapa. Desakan itu muncul menyusul sorotan terhadap aktivitas pool pasir di kawasan pelabuhan yang dinilai perlu diperiksa dari aspek perizinan, standar operasional prosedur (SOP), keselamatan, kebersihan lingkungan, serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

Kelompok mahasiswa tersebut menilai, apabila benar terdapat material pasir yang tercecer hingga ke badan jalan, persoalan itu tidak semestinya dianggap sepele. Material yang tercecer dinilai berpotensi mengganggu aktivitas pengguna jalan dan masyarakat, khususnya warga di wilayah Pademangan, Kelurahan Ancol.

Ketua Umum KMHDI Jakarta Marselinus mengatakan Pelindo perlu segera mengambil langkah pemeriksaan dan penertiban apabila ditemukan aktivitas pool pasir yang tidak berjalan sesuai SOP.

“Kami mendesak Pelindo tidak menutup mata terhadap persoalan tata kelola di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa. Yang terdapat aktivitas pool pasir yang tidak sesuai dengan SOP secara semestinya dan materialnya tercecer ke jalan hingga mengganggu masyarakat, maka harus segera diperiksa dan ditertibkan,” tegas Marselinus, Jumat (18/9/26).

Cipayung Plus juga meminta Pelindo memeriksa legalitas dan dokumen perizinan pool pasir. Pemeriksaan mencakup kesesuaian kegiatan dengan peruntukan kawasan pelabuhan serta ketentuan keselamatan dan lingkungan yang berlaku.

Menurut kelompok mahasiswa tersebut, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kegiatan penyimpanan maupun distribusi material di dalam kawasan pelabuhan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar.

“Kami meminta seluruh dokumen perizinan dan dasar kerja sama pool pasir tersebut diperiksa kembali secara transparan. Jangan sampai ada aktivitas usaha yang berjalan tanpa pengawasan yang memadai, sementara dampaknya justru dirasakan masyarakat”, ujarnya.

Selain aspek administratif, Aliansi juga mendesak Pelindo melakukan audit kepatuhan terhadap SOP. Audit tersebut secara khusus diminta mencakup pengangkutan pasir, penutupan muatan kendaraan, kebersihan akses jalan, pengendalian debu, hingga penanganan material yang tercecer.

Kelompok mahasiswa menilai evaluasi tidak cukup hanya dilakukan terhadap dokumen perizinan. Pengawasan operasional di lapangan juga perlu diperiksa untuk memastikan seluruh aktivitas di kawasan pelabuhan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Evaluasi General Manager

Aliansi Mahasiswa Menggugat turut meminta Direktur Utama Pelindo mengevaluasi kinerja Ahmad Fahmi selaku General Manager Pelindo Regional 2 Sunda Kelapa. Evaluasi tersebut berkaitan dengan tata kelola dan pengawasan operasional di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Aliansi, evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan tersebut terjadi akibat lemahnya pengawasan, ketidakpatuhan terhadap SOP, atau terdapat persoalan lain dalam tata kelola operasional yang perlu diperbaiki.

Aliansi bahkan mendesak Pelindo mempertimbangkan pencopotan Ahmad Fahmi dari jabatannya apabila hasil pemeriksaan internal maupun eksternal membuktikan adanya kelalaian serius dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan pelabuhan.

“Kami tidak ingin ada pejabat yang hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi ketika muncul persoalan di lapangan masyarakat yang harus menanggung dampaknya. Kalau pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian serius, maka Direktur Utama Pelindo harus mengambil tindakan tegas, termasuk mengevaluasi dan mencopot General Manager yang bersangkutan” tegasnya.