IPR: Inpres Larangan Bakar Lahan Bukti Keseriusan Prabowo Lindungi Lingkungan

12 Sep 2026 - 10:10
IPR: Inpres Larangan Bakar Lahan Bukti Keseriusan Prabowo Lindungi Lingkungan
Iwan Setiawan Direktur Indonesia Political Review (IPR)

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta perlindungan lingkungan dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat pencegahan karhutla sekaligus menegaskan perhatian pemerintah terhadap persoalan lingkungan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak semestinya dipandang sebagai masalah musiman. Menurutnya, pembukaan lahan dengan cara membakar dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

“Ini menunjukkan Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap persoalan kebakaran hutan dan lingkungan secara umum. Pembukaan lahan dengan cara membakar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, kesehatan, ekonomi, dan mengganggu kualitas hidup masyarakat,” ujar Iwan, Jum'at (11/9).

Iwan mengatakan penerbitan Inpres tersebut perlu diikuti dengan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten. Menurut dia, aturan tidak boleh berhenti sebagai kebijakan tertulis, sementara praktik pembakaran hutan dan lahan masih terus terjadi.

“Pesannya harus jelas: tidak boleh ada toleransi terhadap pembakaran hutan dan lahan. Baik dilakukan oleh individu maupun korporasi, semuanya harus tunduk pada hukum,” tegasnya.

Selain penegakan hukum, Iwan menilai pemerintah perlu memastikan koordinasi antarpihak di lapangan berjalan kuat. Upaya pencegahan, kata dia, harus dilakukan sejak dini dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat.

“Kalau pencegahan dilakukan sejak awal, kita tidak perlu menunggu api membesar baru bertindak. Pemerintah harus bergerak dari pendekatan reaktif menjadi pendekatan preventif,” katanya.

Iwan juga mengingatkan agar penerapan kebijakan tersebut dilakukan secara adil dan tidak hanya menyasar masyarakat maupun pelaku usaha kecil. Menurutnya, perusahaan besar juga harus mendapatkan tindakan tegas apabila terbukti melakukan pembakaran atau mengabaikan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan.

“Jangan sampai hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Siapa pun pelakunya harus diproses jika terbukti melanggar. Ini penting untuk membangun efek jera sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir melindungi hutan dan lingkungan,” ujar Iwan.

Menurut Iwan, kebijakan Presiden Prabowo tersebut sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Persoalan tersebut dinilai semakin penting di tengah tekanan perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana ekologis.

Ia menilai perlindungan hutan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat. Kerusakan hutan dan lingkungan dapat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari kualitas udara hingga kesehatan dan sumber air.

“Menjaga hutan bukan hanya soal pohon dan lahan. Ini soal udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat, sumber air, ekonomi rakyat, dan masa depan generasi berikutnya,” pungkasnya.

Iwan menegaskan, implementasi Inpres tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar benar-benar berjalan di lapangan. Konsistensi pengawasan, koordinasi, pencegahan, dan penegakan hukum menjadi hal yang dinilai perlu berjalan beriringan agar kebijakan perlindungan lingkungan tidak berhenti pada aturan semata.

Bagaimana Reaksi Anda?

Suka Suka 0
Tidak Suka Tidak Suka 0
Cinta Cinta 0
Lucu Lucu 0
Wow Wow 0
Sedih Sedih 0
Marah Marah 0