Pengamat Ingatkan Kontestasi Pilpres 2029 Tidak Dimulai Terlalu Dini
Jakarta - Pemilu 2029 masih menyisakan waktu panjang, tetapi sejumlah nama mulai kembali muncul dalam percakapan politik nasional. Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Dedi Mulyadi, Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo mulai dikaitkan dengan bursa perebutan tiket menuju Istana. Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy (IPP) sekaligus pengamat kebijakan publik Aldi Pradana mengingatkan agar kontestasi politik 2029 tidak dimulai terlalu dini.
Menurut Aldi, masyarakat saat ini lebih membutuhkan pemimpin yang fokus menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi daripada elite politik yang sibuk menghitung peluang kekuasaan. Ia menilai tiket politik semestinya tidak diberikan hanya berdasarkan popularitas, tetapi menjadi konsekuensi dari rekam jejak dan kinerja.
“Jangan sampai politik 2029 dimulai terlalu cepat, sementara persoalan rakyat hari ini belum selesai. Tiket politik bukan penghargaan atas popularitas, tetapi seharusnya menjadi konsekuensi dari rekam jejak dan kinerja,” ujar Aldi melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (12/9).
Aldi menilai Presiden Prabowo berada pada posisi paling strategis untuk membuktikan kelayakannya memperoleh mandat kedua. Sebagai petahana, Prabowo memiliki instrumen pemerintahan untuk menunjukkan hasil selama menjalankan mandatnya.
“Prabowo tidak perlu terburu-buru berbicara tentang 2029. Biarkan kinerja pemerintahannya yang berbicara. Kalau ekonomi membaik, lapangan kerja bertambah, kesejahteraan meningkat dan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat, maka publik sendiri yang akan memberikan penilaian,” katanya.
Menurut dia, persoalan justru muncul apabila kekuasaan terlalu sibuk memikirkan regenerasi dan kontestasi ketika pekerjaan pemerintahan belum selesai.
“Petahana memiliki keuntungan sekaligus beban. Keuntungannya punya panggung untuk bekerja, bebannya adalah seluruh kinerja pemerintah akan menjadi rapor politik pada 2029,” ujarnya.
Sementara itu, Gibran dinilai menghadapi tantangan berbeda. Jejaring politik dan basis yang selama ini diasosiasikan dengan Solo dapat menjadi modal, tetapi menurut Aldi tidak cukup jika hanya mengandalkan faktor tersebut.
“Gibran harus membuktikan dirinya melalui prestasi sebagai wakil presiden. Kalau 2029 hanya dibangun dari jaringan politik dan nama keluarga, itu tidak cukup. Publik membutuhkan bukti kapasitas,” kata Aldi.
Hal serupa, lanjut Aldi, berlaku bagi AHY. Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut memiliki kendaraan politik, pengalaman pemerintahan dan jaringan nasional. Sinyal politik yang muncul dalam momentum ulang tahun Demokrat turut membuka ruang spekulasi mengenai masa depannya pada 2029.
Namun, Aldi menilai nama besar keluarga hanya menjadi modal awal bagi AHY untuk membangun perjalanan politiknya sendiri.
“AHY memiliki kesempatan besar untuk membangun identitas politiknya sendiri. Jangan sampai publik melihatnya hanya sebagai pewaris trah politik. Ia harus membuktikan bahwa dirinya memiliki kapasitas dan gagasan untuk memimpin Indonesia,” katanya.
Nama Dedi Mulyadi juga dinilai patut diperhitungkan dalam bursa politik 2029. Elektabilitas dan popularitas menjadi modal awal yang kuat. Meski demikian, Aldi mengingatkan agar angka survei tidak diperlakukan sebagai ukuran final.
“Survei adalah foto sesaat, bukan surat mandat. KDM harus membuktikan bahwa popularitasnya di Jawa Barat berbanding lurus dengan keberhasilan kebijakan dan kemampuan mengelola pemerintahan,” ujarnya.
Adapun Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo masih memiliki pengalaman sebagai mantan kandidat presiden. Keduanya juga mempunyai basis politik dan pengalaman pemerintahan yang dapat menjadi modal menuju kontestasi 2029.
Aldi mengingatkan keduanya agar tidak hanya mengandalkan rekam jejak pada Pemilu 2024 apabila ingin kembali maju.
“Kalau Anies dan Ganjar ingin kembali bertarung, mereka harus membawa gagasan baru. Politik tidak boleh hanya mengulang pertandingan lama dengan pemain yang sama,” katanya.
Aldi juga meminta publik tidak terlalu cepat mengunci bursa Pilpres 2029 pada nama-nama yang saat ini populer. Menurut dia, dinamika politik dalam empat tahun masih sangat panjang dan memungkinkan munculnya figur baru.
“Empat tahun dalam politik itu sangat panjang. Bisa muncul kepala daerah baru, menteri baru, tokoh profesional atau figur yang hari ini bahkan belum dianggap sebagai kandidat,” ujarnya.
Ia menilai tantangan terbesar demokrasi Indonesia bukan terletak pada minimnya calon pemimpin, melainkan kecenderungan menjadikan elektabilitas sebagai satu-satunya ukuran.
“Elektabilitas penting, tetapi tidak cukup. Indonesia membutuhkan presiden yang memiliki kapasitas, integritas, kemampuan mengambil keputusan dan rekam jejak kebijakan yang bisa diuji,” kata Aldi.
Karena itu, Aldi mendorong seluruh figur potensial menggunakan tiga tahun ke depan untuk bekerja dan membangun prestasi, bukan semata-mata membangun koalisi politik.
“Prabowo buktikan keberhasilan pemerintahannya. Gibran buktikan kapasitasnya. AHY buktikan identitas politiknya. KDM buktikan keberhasilan pemerintahannya. Anies dan Ganjar buktikan bahwa mereka memiliki gagasan baru. Setelah itu, rakyat yang menilai,” ujarnya.
Aldi menegaskan kontestasi menuju 2029 seharusnya tidak berubah menjadi perlombaan siapa yang paling cepat memperoleh tiket pencalonan. Menurutnya, ukuran utama harus tetap pada kelayakan dan kepercayaan publik.
“Jangan berburu Istana sebelum menuntaskan mandat. Kekuasaan bukan hadiah bagi mereka yang paling pandai bermanuver, tetapi amanah bagi mereka yang mampu membuktikan kinerja,” tegasnya.
Bagi Aldi, pendekatan tersebut penting agar dinamika politik menuju Pemilu 2029 tetap memiliki substansi dan tidak semata-mata berputar pada perebutan posisi serta popularitas.
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Tidak Suka
0
Cinta
0
Lucu
0
Wow
0
Sedih
0
Marah
0