Isu Reshuffle Menguat, Kinerja Bahlil Diminta Jadi Dasar Evaluasi

Jakarta - Di tengah kembali munculnya wacana reshuffle kabinet, posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ikut menjadi perhatian. Pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy (IPP) Aldi Pradana menilai evaluasi terhadap Bahlil seharusnya dilakukan dengan melihat keseluruhan kinerja dan hasil kerja di sektor energi, bukan hanya berdasarkan satu persoalan yang tengah menjadi sorotan.

Menurut Aldi, Bahlil memiliki karakter yang berbeda dalam menghadapi persoalan energi. Ia menggambarkan Bahlil sebagai sosok “Kancil” di sektor ESDM karena dinilai mampu bergerak lincah membaca situasi, mencari ruang penyelesaian, serta berhadapan dengan berbagai lapisan kepentingan, mulai dari masyarakat hingga dunia usaha dan forum internasional.

“Bahlil itu seperti Kancil. Dia lincah membaca medan. Persoalan energi tidak hanya diselesaikan dari ruang rapat kementerian, tetapi harus dipahami dari SPBU, masyarakat, pengusaha, investor, sampai meja negosiasi internasional. Kemampuan bergerak di semua lapisan itu justru menjadi modal penting seorang Menteri ESDM,” ujar Aldi, Selasa (22/9).

Aldi mengatakan ukuran kinerja seorang menteri semestinya tidak hanya didasarkan pada satu persoalan yang sedang ramai diberitakan. Menurut dia, sejumlah indikator perlu dilihat secara menyeluruh, antara lain lifting minyak, penerimaan negara, hilirisasi, investasi, ketahanan energi hingga diplomasi energi.

Salah satu capaian yang menjadi perhatian adalah realisasi lifting minyak Indonesia sepanjang 2025. Kementerian ESDM mencatat lifting minyak mencapai 605,3 ribu barel per hari atau 100,05 persen dari target APBN 2025. Capaian tersebut menjadi yang pertama kalinya dalam sembilan tahun lifting minyak mencapai target APBN.

Pada periode yang sama, PNBP Kementerian ESDM tercatat mencapai Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target awal. Data Kementerian ESDM menyebut capaian tersebut melampaui target PNBP sebesar Rp127,44 triliun.

Menurut Aldi, angka tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu diperhitungkan ketika publik menilai kinerja Bahlil sebagai Menteri ESDM.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong hilirisasi mineral dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Salah satu proyek yang disebut dalam konteks tersebut adalah pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik yang melibatkan Antam, Indonesia Battery Corporation, serta konsorsium CATL, Brunp dan Lygend. Proyek tersebut digroundbreaking pada Juni 2025 di Karawang, Jawa Barat, dan Halmahera Timur, Maluku Utara.

“Indonesia tidak cukup hanya menjual nikel, minyak, gas atau batu bara. Tantangannya adalah bagaimana sumber daya alam tersebut menjadi kekuatan industri nasional. Di titik inilah peran Bahlil menjadi penting,” kata Aldi.

Aldi menilai salah satu kemampuan Bahlil adalah berkomunikasi dengan masyarakat bawah sekaligus berhadapan dengan dunia usaha dan investor. Menurut dia, karakter tersebut relevan dengan kompleksitas sektor ESDM yang menyangkut kebutuhan energi masyarakat sekaligus investasi, industri strategis, teknologi, geopolitik dan kepentingan nasional.

“Tidak banyak pejabat yang bisa bicara dengan masyarakat akar rumput sekaligus berbicara mengenai investasi dan kepentingan energi Indonesia dengan pemain internasional. Bahlil memiliki pengalaman dan jaringan untuk masuk ke dua ruang tersebut,” ujarnya.

Meski demikian, Aldi menegaskan kritik terhadap Bahlil tetap diperlukan. Persoalan antrean BBM, distribusi energi, komunikasi publik dan berbagai persoalan lain di sektor ESDM, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi.

“Kalau ada masalah, perbaiki. Kalau ada kekurangan, evaluasi. Tetapi jangan setiap masalah langsung diterjemahkan menjadi alasan mengganti menteri. Negara membutuhkan kontinuitas kebijakan,” tegasnya.

Menurut Aldi, keberlanjutan pekerjaan strategis di sektor energi juga perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan mengenai reshuffle. Ia menyinggung mandat Bahlil dalam pembahasan RUU Migas bersama DPR sebagai salah satu pekerjaan yang masih harus dikawal.

“Kalau Presiden masih mempercayakan Bahlil memimpin pembahasan RUU Migas, artinya ada pekerjaan strategis yang memang harus dikawal. Jangan sampai energi pemerintahan habis hanya untuk membicarakan reshuffle, sementara pekerjaan besar belum selesai,” katanya.

Aldi juga mengatakan Indonesia membutuhkan pejabat yang mampu membaca perubahan, mengambil risiko dan menjembatani kepentingan masyarakat, negara serta dunia usaha.

“Bahlil bukan berarti tanpa kelemahan. Tetapi kalau kita mencari figur yang mampu bergerak dari akar rumput sampai level internasional, dari persoalan rakyat sampai investasi strategis, Bahlil punya karakter itu,” ujarnya.

Karena itu, Aldi berpandangan isu reshuffle semestinya tidak hanya diletakkan pada pertanyaan mengenai siapa yang diganti dan siapa yang dipertahankan. Menurut dia, yang lebih penting adalah memastikan Kementerian ESDM bekerja semakin efektif, pelayanan energi semakin baik, serta agenda hilirisasi dan ketahanan energi memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Indonesia justru patut bangga memiliki menteri yang berani turun ke lapangan, memahami bahasa rakyat, tetapi juga mampu masuk ke arena investasi dan diplomasi internasional. Kalau ada masalah, kita minta dia memperbaikinya. Bukan buru-buru menggantinya,” pungkas Aldi.

Ia menilai Bahlil masih memiliki sejumlah pekerjaan besar yang perlu dituntaskan. Dengan demikian, pembahasan mengenai reshuffle, menurut Aldi, seharusnya tidak berhenti pada persoalan pergantian figur, tetapi juga mempertimbangkan kesinambungan pekerjaan dan agenda strategis yang sedang berjalan di sektor energi.