KPK Tegaskan Penyidikan Dugaan Korupsi Cukai Tak Hanya Sasar PT Djarum
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan negara di sektor cukai tidak hanya berfokus pada PT Djarum. Lembaga antirasuah itu membuka kemungkinan adanya pihak maupun perusahaan lain yang turut terseret dalam perkara tersebut seiring perkembangan proses penyidikan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidikan yang bermula dari penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) umum pada Oktober 2026 tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Menurut Budi, penyidik masih mendalami perkara tersebut sehingga belum dapat dipastikan pihak-pihak yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban hukum.
"Apakah ini hanya terkait dengan PT Djarum saja atau ada pihak lain, nanti kita sama-sama tunggu perkembangannya karena semuanya masih di tahap awal penyidikan. Kami sampaikan bahwa ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penerimaan negara. Artinya berkaitan dengan kerugian keuangan negara," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).
Budi menjelaskan, tim penyidik saat ini tengah melakukan serangkaian upaya pengumpulan alat bukti melalui penggeledahan di sejumlah lokasi di Kudus, Jawa Tengah.
Lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan di antaranya kantor Bea Cukai serta sejumlah tempat di lingkungan PT Djarum. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna mengungkap konstruksi perkara dugaan korupsi penerimaan negara di sektor cukai.
KPK belum merinci lebih jauh mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat maupun besaran potensi kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.
Sementara itu, manajemen PT Djarum menyatakan menghormati langkah penyidikan yang dilakukan KPK. Perusahaan juga menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan.
Corporate Communications Manager PT Djarum, Budi Darmawan, mengungkapkan bahwa pihaknya belum mengetahui secara terperinci perkara yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Meski demikian, perusahaan memastikan akan menghormati dan menaati seluruh proses hukum yang berlangsung.
"Kami menghormati dan mentaati proses hukum. Kami belum mengetahui perkaranya. Kami kooperatif," kata Budi Darmawan dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
Hingga saat ini, penyidikan KPK masih berada pada tahap awal. Perkembangan pengumpulan alat bukti nantinya akan menjadi dasar bagi penyidik untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
KPK juga belum menutup kemungkinan adanya pihak lain di luar PT Djarum yang berkaitan dengan dugaan korupsi penerimaan negara di sektor cukai.
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Tidak Suka
0
Cinta
0
Lucu
0
Wow
0
Sedih
0
Marah
0