MK Kabulkan Gugatan, Pasal Penghinaan Pemerintah dan Lembaga Negara dalam KUHP Dinyatakan Tak Berlaku

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 pada Jumat (28/8/2026).

"Amar putusan mengadili satu mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 240 beserta Penjelasan Pasal 240 UU KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK juga menyatakan Pasal 241 UU KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Menyatakan Pasal 240 dan Penjelasan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Suhartoyo.

"Menyatakan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," lanjutnya.

MK selanjutnya memerintahkan pemuatan putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Tania Iskandar, Sila Fide Novira Nggebu, Muhammad Restu, Yuni Wulan Ningsih, Ika Minawati, Putra Muhamad Fadilla, Tasya Ayu Hapsari, Mawar Prasiska Nur Rizki, dan Riesa Zhafirah.

Kuasa hukum para pemohon, Priskila Octaviani, sebelumnya mengatakan Pasal 240 KUHP menempatkan para pemohon dalam posisi rentan terhadap pembatasan dan kriminalisasi ketika menjalankan hak konstitusionalnya.

Menurut Priskila, persoalan utama terdapat pada frasa "menghina pemerintah atau lembaga negara" yang dinilai tidak memberikan definisi maupun parameter objektif yang jelas.

Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif dalam membedakan kritik, penilaian akademik, ekspresi politik, maupun perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan.

Dalam persidangan, Penjelasan Pasal 240 KUHP menyebut bahwa yang dimaksud dengan "menghina" adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah.

Namun, para pemohon menilai penjelasan tersebut belum memenuhi standar konstitusional dalam membatasi kebebasan berekspresi.

Menurut mereka, istilah "menghina" tetap merupakan penilaian normatif dan subjektif karena tidak merujuk pada perbuatan faktual yang dapat diuji secara objektif.

Para pemohon juga berpandangan Penjelasan Pasal 240 KUHP tidak memberikan parameter yang tegas dan terukur untuk membedakan kritik, penilaian akademik, ekspresi politik, satire, dan perbuatan yang dapat dipidana sebagai penghinaan.

Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, MK menyatakan ketentuan Pasal 240 beserta penjelasannya serta Pasal 241 UU KUHP tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.