Ketika Negara Berani Mengambil Kembali Kekayaan Hasil Kejahatan

20 Nov 2026 - 00:48
Ketika Negara Berani Mengambil Kembali Kekayaan Hasil Kejahatan
Ilustrasi perampasan asset. (Foto dok: istimewa)

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026 menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia. Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, DPR bersama pemerintah akhirnya mencapai kesepakatan untuk menghadirkan instrumen hukum yang selama ini dinantikan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pengesahan ini bukan sekadar keberhasilan menyelesaikan agenda legislasi. Lebih dari itu, keputusan tersebut mencerminkan kebutuhan negara untuk memperkuat pendekatan pemberantasan kejahatan, khususnya dalam memulihkan kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana.

Selama ini, pemberantasan korupsi kerap diukur melalui jumlah tersangka, vonis pengadilan, dan lamanya hukuman penjara. Padahal, terdapat satu persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan: bagaimana memastikan hasil kejahatan benar-benar kembali kepada negara?

Sebab, menghukum pelaku tanpa memaksimalkan pemulihan aset berarti membiarkan sebagian dampak kejahatan tetap bertahan. Pelaku mungkin kehilangan kebebasannya, tetapi kekayaan yang diperoleh secara ilegal belum tentu seluruhnya dapat dipulihkan.

Di sinilah pentingnya UU Perampasan Aset.

Mengubah Orientasi Pemberantasan Korupsi

Kehadiran UU Perampasan Aset diharapkan membawa perubahan dalam paradigma penegakan hukum. Negara tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman individu, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menelusuri dan mengambil kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pendekatan ini dikenal sebagai asset recovery, yakni upaya pemulihan aset hasil kejahatan agar dapat dikembalikan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan publik, pemulihan aset memiliki nilai strategis. Kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dapat memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan pembangunan.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara mengenai penegakan hukum, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Namun, mekanisme perampasan aset harus tetap berada dalam koridor negara hukum. Prinsip praduga tak bersalah, kepastian hukum, perlindungan hak milik, serta hak pihak ketiga yang beritikad baik tidak boleh dikorbankan.

Regulasi yang kuat harus berjalan beriringan dengan mekanisme pengawasan yang kuat pula.

Menunggu Keberanian dalam Implementasi

Salah satu tantangan terbesar setelah pengesahan adalah memastikan undang-undang ini tidak berhenti sebagai produk legislasi.

Pemerintah perlu mempersiapkan kelembagaan, perangkat pelaksana, sistem pengelolaan aset, serta mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Hal yang tidak kalah penting adalah konsistensi aparat penegak hukum. Jangan sampai instrumen hukum yang dibentuk untuk memperkuat pemberantasan korupsi justru digunakan secara selektif atau menjadi alat penyalahgunaan kewenangan.

Hukum harus berlaku sama, baik terhadap mereka yang memiliki kekuasaan politik maupun mereka yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan.

Di sinilah integritas institusi penegak hukum akan diuji.

Apresiasi terhadap Kesepakatan Politik

Penyelesaian RUU Perampasan Aset juga memperlihatkan pentingnya kemauan politik dalam mendorong reformasi kebijakan. Pembahasan yang berlangsung panjang akhirnya menemukan titik temu antara DPR dan pemerintah.

Kita patut memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses legislasi tersebut. Sebab, keberhasilan sebuah kebijakan strategis tidak hanya ditentukan oleh gagasan, tetapi juga kemampuan membangun kesepakatan dan menerjemahkannya menjadi keputusan kelembagaan.

Namun, apresiasi tersebut harus diikuti dengan pengawasan publik. Masyarakat memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa undang-undang ini benar-benar dijalankan sesuai tujuan pembentukannya.

Mengembalikan Kepercayaan Publik

Pada akhirnya, UU Perampasan Aset harus menjadi bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Publik membutuhkan bukti bahwa negara memiliki keberanian untuk menghadapi kejahatan ekonomi, memulihkan kerugian, dan memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum.

Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah maju. Tetapi sejarah akan mencatat keberhasilannya bukan berdasarkan tanggal pengesahan atau jumlah pasal yang dihasilkan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Sebab, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan memenjarakan pelakunya. Negara juga harus memastikan bahwa setiap kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan dapat dipertanggungjawabkan dan dikembalikan sesuai hukum.

Di situlah makna sesungguhnya dari keadilan, bukan hanya menghukum mereka yang bersalah, tetapi juga memulihkan apa yang telah dirampas dari kepentingan rakyat.

Konten dari Pengguna

Tulisan Aldi Pradana tidak mewakili pandangan dari redaksi nusway.

Bagaimana Reaksi Anda?

Suka Suka 0
Tidak Suka Tidak Suka 0
Cinta Cinta 0
Lucu Lucu 0
Wow Wow 0
Sedih Sedih 0
Marah Marah 0
Aldi Pradana

Pengamat Kebijakan Publik (Direktur Eksekutif Indonesia Publik Policy)