HSI: MBG dan Kopdes Merah Putih Perlu Dioptimalkan untuk Rakyat
Surakarta - Wakil Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Syurya Muhammad Nur, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDKMP) memiliki manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut pelaksanaan kedua program prioritas nasional itu perlu terus diperkuat dan dioptimalkan agar dampaknya semakin luas dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan Syurya, yang juga akademisi Universitas Esa Unggul Jakarta, dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional di Hotel Loji, Surakarta, Kamis (19/11).
Menurut Syurya, MBG dan Kopdes saling terkait dalam agenda pembangunan nasional. MBG, kata dia, tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal.
"MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal," kata Syurya dalam keterangan kepada wartawan.
Temuan Awal Riset
Syurya memaparkan temuan awal Tim Riset HSI di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 22 Oktober hingga 12 November 2026. Menurutnya, pelaksanaan MBG telah berkontribusi pada pemenuhan gizi anak-anak, termasuk di wilayah terpencil. Program itu juga dinilai membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, pelaku UMKM, dan tenaga kerja lokal.
Ia menilai dampak berganda (multiplier effect) MBG perlu diperluas dengan memperkuat keterlibatan produsen pangan lokal.
"Bayangkan jika kebutuhan bahan pangan untuk MBG dapat dipenuhi secara optimal oleh petani, peternak, koperasi, BUMDes, dan UMKM di daerah. Maka manfaatnya tidak berhenti pada anak-anak yang menerima makanan bergizi, tetapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat. Inilah ekosistem pembangunan yang harus kita dorong," jelasnya.
Catatan untuk MBG
Syurya mengingatkan perluasan manfaat MBG perlu disertai penguatan tata kelola. Ia menyebut keamanan pangan, pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan keberlanjutan pembiayaan sebagai aspek utama.
Ia menyoroti laporan gangguan kesehatan di sejumlah daerah, yakni Banjarnegara, Pati, Blora, Boyolali, dan Sleman. Menurutnya, temuan itu harus menjadi bahan evaluasi standar keamanan pangan, kebersihan dapur, pengelolaan bahan baku, dan pengawasan distribusi makanan.
"Evaluasi bukan berarti mengurangi semangat pelaksanaan program. Justru evaluasi harus menjadi instrumen untuk memastikan MBG berjalan semakin baik. Keamanan pangan, kualitas makanan, standar kebersihan, dan profesionalitas pengelola SPPG harus menjadi perhatian utama agar kepercayaan masyarakat semakin kuat," tegasnya.
Ia juga mendorong kebijakan pembiayaan operasional SPPG yang memperhatikan keberlanjutan layanan dan perlindungan tenaga kerja lokal.
"Efisiensi harus tetap mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan operasional dapur MBG," tegasnya.
Peluang dan Tantangan Kopdes
Terkait Kopdes/KDKMP, Syurya melihat peluang besar menjadi pusat aktivitas ekonomi desa. Ia menyebut temuan awal HSI menunjukkan perkembangan positif. KDMP Metuk, Boyolali, mengembangkan usaha lewat layanan grosir, kemitraan UMKM, QRIS, dan aplikasi seluler. Kerja sama dengan Bank Jateng membuka peluang pembiayaan hingga Rp3 miliar per koperasi. Selain itu, 252 KDKMP dilibatkan Bulog Magelang dalam distribusi beras SPHP.
"Ini menunjukkan bahwa Kopdes memiliki peluang untuk berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi desa. Tinggal bagaimana model bisnisnya diperkuat, manajemennya dibuat profesional, dan jejaring kemitraannya diperluas. Koperasi harus benar-benar hadir sebagai lembaga ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," katanya.
Meski begitu, Syurya mengingatkan keberhasilan Kopdes tidak cukup diukur dari jumlah gedung atau koperasi yang terbentuk. Ia mencontohkan temuan di Karanganyar, yakni 149 unit gedung koperasi telah terverifikasi tetapi belum ada yang beroperasi. Di Gunungkidul, 40 manajer telah ditempatkan dengan 30 gerai tersedia.
"Hal terpenting adalah kemampuan koperasi menjalankan aktivitas usaha secara produktif, memiliki daya saing harga, dan membangun kepercayaan masyarakat," imbuhnya.
Ia mendorong percepatan kesiapan operasional, pemetaan potensi ekonomi desa, penguatan kapasitas pengelola, dan model bisnis yang sesuai karakter wilayah. Kopdes juga diminta bermitra dengan warung tradisional, agen pupuk, petani, dan UMKM setempat agar tidak mematikan usaha kecil yang sudah tumbuh.
Integrasi Dua Program
Syurya menilai MBG dan Kopdes dapat saling memperkuat. Kebutuhan pangan MBG dapat menjadi pasar bagi produk pertanian, peternakan, dan UMKM lokal, sedangkan koperasi berperan sebagai penghubung produsen, pemasok, dan kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi yang objektif, terukur, dan berbasis bukti lapangan, serta koordinasi pusat-daerah, partisipasi masyarakat, dan komunikasi publik yang transparan.
"Kalau program ini terintegrasi dengan baik, dampaknya akan jauh lebih besar. MBG mendorong permintaan pangan, Kopdes memperkuat distribusi dan kelembagaan ekonomi, sedangkan petani dan UMKM menjadi bagian dari rantai pasok. Ini merupakan peluang untuk membangun ekonomi masyarakat dari tingkat desa," paparnya.
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Tidak Suka
0
Cinta
0
Lucu
0
Wow
0
Sedih
0
Marah
0