Diskusi FPPJ Hadirkan Lima Fraksi DPRD dan Stafsus Gubernur Bahas Masa Depan Pendidikan Jakarta
Jakarta - Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) menggelar diskusi publik dalam rangkaian menuju Milad ke-7 FPPJ, Rabu (18/11). Dalam forum bertema "Peran Serta Perempuan Menuju Kota Global" itu, enam narasumber dari unsur pemerintah daerah dan DPRD DKI Jakarta menyoroti pendidikan sebagai fondasi Jakarta menjadi kota global.
Dalam sambutan pembukaan, Ketua Umum FPPJ menyebut kota global tidak cukup diukur dari gedung tinggi dan infrastruktur modern. Menurutnya, kemajuan kota juga ditentukan oleh ruang yang diberikan kepada warga untuk berkiprah dan menentukan masa depan.
"Jangan sampai gedung-gedung kita sudah berstandar internasional, tetapi kesempatan perempuan masih berstandar tradisional," ujarnya.
Ia berharap diskusi membahas penguatan peran perempuan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, dan tidak sekadar menjadi ajang saling memuji.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chiko Hakim, menegaskan pendidikan adalah hak dasar anak yang wajib dijamin negara. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh anak Jakarta memperoleh kesempatan belajar yang adil tanpa dibatasi latar belakang ekonomi maupun sosial.
"Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dijamin oleh negara," kata Chiko.
Ia menilai persoalan pendidikan tidak selesai hanya dengan memastikan anak bisa masuk sekolah. Pemerintah juga harus menjamin kualitas pembelajaran, ketersediaan guru, dan kelayakan fasilitas. Keluarga, komunitas, organisasi kepemudaan, dan dunia usaha, kata dia, perlu ikut membangun ekosistem pendidikan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Sekretaris DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Rany Mauliani, menyoroti pengelolaan anggaran pendidikan. Ia menyebut keberhasilan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya dana yang terserap, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat pendidikan.
Rany meminta perencanaan anggaran disusun berdasarkan data dan kondisi riil. Sekolah rusak, kekurangan tenaga pendidik, keterbatasan fasilitas, dan kebutuhan dukungan teknologi, menurutnya, harus menjadi prioritas. Ia juga mendorong penguatan transparansi dan pengawasan oleh masyarakat, komite sekolah, dan orang tua, serta perhatian pada kompetensi dan kesejahteraan guru.
"Prinsipnya, setiap rupiah anggaran pendidikan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta," ujarnya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Selatan, Farah Savira, menekankan kompetensi generasi muda. Ia menyebut literasi digital, penguasaan teknologi dan kecerdasan buatan, bahasa asing, berpikir kritis, hingga kewirausahaan perlu diperkuat. Menurutnya, pendidikan juga harus terhubung dengan dunia industri dan kebutuhan lapangan kerja.
"Jakarta tidak cukup hanya membangun infrastruktur modern untuk menjadi kota global. Jakarta membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat internasional," kata Farah.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta sekaligus Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Desie Christhyana Sari, menyoroti peran gerakan masyarakat dan komunitas. Ia menilai pendekatan berbasis komunitas efektif karena warga lebih memahami persoalan di lingkungannya. Meski begitu, ia meminta pemerintah hadir lewat fasilitas, pendanaan, pelatihan, dan ruang kolaborasi agar inisiatif itu berkelanjutan.
"Setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang," ujar Desie.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fatimah Tania Nadira Alatas, berbicara tentang organisasi kepemudaan. Menurutnya, organisasi harus menjadi ruang belajar di luar pendidikan formal untuk membangun komunikasi, kerja sama, dan tanggung jawab. Ia juga meminta pemerintah membuka ruang partisipasi lebih luas bagi anak muda dalam perumusan kebijakan publik.
"Organisasi harus menjadi tempat anak muda belajar menjadi pemimpin, bukan sekadar tempat mencetak pengurus," kata Fatimah.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengaitkan pendidikan dengan tata ruang dan lingkungan. Ia menyebut fasilitas pendidikan perlu tersebar merata dan berada di lingkungan yang aman, dengan sanitasi baik, ruang terbuka hijau, dan sirkulasi udara memadai. Jakarta, menurutnya, juga perlu memperbanyak ruang belajar publik seperti perpustakaan dan taman bacaan, serta memastikan trotoar, penyeberangan, dan transportasi publik mendukung anak menuju sekolah.
"Jakarta sebagai kota global harus menjadi kota yang ramah anak, memiliki lingkungan sehat, serta menyediakan ruang pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh warganya," ujar Yuke.
Menutup sambutannya, Ketua Umum FPPJ kembali menekankan peran perempuan dalam pembangunan kota.
"Perempuan bukan sekadar pelengkap pembangunan. Perempuan adalah penggerak, pengambil keputusan, sekaligus penentu masa depan kota," katanya.
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Tidak Suka
0
Cinta
0
Lucu
0
Wow
0
Sedih
0
Marah
0