Seluruh Fraksi Komisi III DPR Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna

19 Nov 2026 - 10:26
Seluruh Fraksi Komisi III DPR Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna
Sebanyak delapan atau seluruh fraksi di Komisi III DPR menyepakati RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

Jakarta – Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke rapat paripurna guna memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat dua.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu RUU Perampasan Aset yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.

Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah agar pembahasan RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua melalui rapat paripurna DPR.

"Hadirin yang kami hormati, kami minta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?" kata Dasco.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab setuju oleh seluruh peserta rapat.

Dengan disepakatinya keputusan tingkat satu, RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk memperoleh persetujuan akhir. Meski demikian, hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai pelaksanaan rapat paripurna tersebut.

Dalam penyampaian pandangan fraksi, seluruh fraksi disebut menyetujui RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang tanpa menyertakan catatan.

Sejumlah fraksi menilai pembahasan regulasi tersebut merupakan langkah penting mengingat RUU Perampasan Aset telah lama tertunda sejak pertama kali diinisiasi pada 2008.

Perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, mengatakan penyelesaian RUU tersebut menjadi momentum penting karena regulasi ini telah lama dinantikan masyarakat.

"Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008," ujar Nasir.

Sempat Ada Komitmen Mundur Jika RUU Tak Rampung

Percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset juga tidak terlepas dari komitmen sejumlah pimpinan DPR yang sebelumnya menyatakan kesediaan untuk mengundurkan diri apabila rancangan undang-undang tersebut tidak selesai sebelum 15 Desember 2026.

Komitmen itu dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani empat pimpinan DPR, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani tidak termasuk dalam penandatangan surat tersebut.

Pernyataan itu disampaikan ketika para pimpinan DPR menerima audiensi massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Dalam komitmen tersebut, para pimpinan DPR tidak hanya menyatakan siap mundur dari jabatan pimpinan, tetapi juga bersedia melepaskan keanggotaan mereka di DPR apabila target penyelesaian RUU tidak terpenuhi.

Salah satu poin dalam hasil audiensi tersebut menyebutkan, "DPR RI berkomitmen pembentukan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan paling lambat tanggal 15 Desember 2026."

Dengan disepakatinya RUU Perampasan Aset di tingkat satu Komisi III, proses legislasi kini memasuki tahap akhir sebelum pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR.

Pengesahan regulasi ini nantinya akan menjadi salah satu langkah penting dalam upaya memperkuat instrumen hukum pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya di Indonesia.

 

Bagaimana Reaksi Anda?

Suka Suka 0
Tidak Suka Tidak Suka 0
Cinta Cinta 0
Lucu Lucu 0
Wow Wow 0
Sedih Sedih 0
Marah Marah 0