DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang, Seluruh Fraksi Sepakat Tanpa Catatan

19 Nov 2026 - 13:20
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang, Seluruh Fraksi Sepakat Tanpa Catatan
RPDU UU Perampasan Aset (Istimewa)

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna yang mengagendakan pengesahan RUU Perampasan Aset itu dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Berdasarkan data kehadiran, sebanyak 361 dari total 573 anggota DPR tercatat hadir atau menandatangani daftar kehadiran. Anggota yang hadir berasal dari seluruh fraksi di DPR.

Dalam rapat tersebut, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terkait pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" ujar Puan.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan persetujuan oleh seluruh peserta rapat paripurna. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.

Persetujuan pengesahan RUU Perampasan Aset sebenarnya telah diperoleh sehari sebelumnya melalui rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu di Komisi III DPR, Rabu (18/11/2026).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam forum itu, seluruh fraksi menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Menariknya, seluruh fraksi memberikan persetujuan tanpa menyertakan catatan atau keberatan terhadap substansi RUU tersebut.

Dalam pandangan fraksi, regulasi mengenai perampasan aset merupakan salah satu instrumen hukum yang telah lama dinantikan masyarakat. Pembahasannya bahkan telah bergulir sejak 2008, tetapi selama bertahun-tahun belum juga mencapai tahap pengesahan.

Perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, mengapresiasi penyelesaian pembahasan RUU tersebut. Ia menyebut regulasi ini merupakan produk legislasi yang telah lama ditunggu masyarakat.

"Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008," ujar Nasir Djamil.

Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang menandai berakhirnya proses panjang pembahasan regulasi tersebut yang telah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun.

Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembahasan RUU ini akhirnya berhasil dirampungkan sebelum tenggat waktu yang diberikan, yakni 15 Desember 2026.

 

Bagaimana Reaksi Anda?

Suka Suka 0
Tidak Suka Tidak Suka 0
Cinta Cinta 0
Lucu Lucu 0
Wow Wow 0
Sedih Sedih 0
Marah Marah 0