ICW Adukan Ketua DPR dan Ketua Komisi III ke MKD soal RUU Perampasan Aset
Jakarta— Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokahman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Aduan itu dilayangkan terkait proses formil pembahasan RUU Perampasan Aset yang dinilai melanggar etik karena naskah RUU tidak disebarluaskan selama proses pembahasan.
Aduan disampaikan bersamaan dengan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11).
"Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset," kata Kepala Divisi (Program Manager) Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, di depan kompleks parlemen, Jakarta.
Ibrahim mengatakan hingga RUU disahkan, publik termasuk ICW tidak mendapat akses terhadap draf naskah RUU Perampasan Aset. Padahal, penyebarluasan naskah RUU dalam proses pembahasan undang-undang telah diatur.
"Laporan kami kepada MKD sudah diterima tadi dan kami menindaklanjuti juga terkait dengan somasi yang kemarin sudah dilayangkan dan kebetulan somasi tersebut jatuh pada tanggal 16 November," ujarnya.
Ibrahim juga mempertanyakan somasi yang dilayangkan ICW yang hingga kini tak mendapat respons dari DPR. Lebih dari itu, ICW mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan undang-undang tersebut. "Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini," katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari MKD DPR terkait aduan tersebut.
Terpisah, Ketua Komisi III DPR Habiburokahman mengatakan pihaknya telah memulai proses pembahasan RUU Perampasan Aset sejak September 2025. Selama itu, pihaknya telah menggelar 87 rapat audiensi dengan sejumlah pihak melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
"Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya," kata Habib usai pengesahan tingkat satu RUU Perampasan Aset, Rabu (18/11).
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Tidak Suka
0
Cinta
0
Lucu
0
Wow
0
Sedih
0
Marah
0