Pengusaha Sound Horeg Blitar Nilai Fatwa Haram MUI Jatim Bukan Produk Hukum
Blitar – Pengusaha jasa penyewaan perangkat pengeras suara atau sound system yang dikenal dengan istilah sound horeg menilai fatwa haram yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur tidak bersifat mengikat bagi masyarakat.
Juru bicara pengusaha sound horeg Blitar, Haryono, mengatakan fatwa MUI merupakan pendapat ulama dan bukan produk hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum.
“Fatwa MUI itu kan pendapat ulama, bukan produk hukum positif. Tidak ada kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk mematuhinya,” ujar Haryono kepada Kompas.com, Kamis (3/9/2026) malam.
Menurut Haryono, masyarakat memiliki pilihan untuk mengikuti atau tidak mengikuti fatwa tersebut. Ia menilai tidak terdapat sanksi hukum bagi masyarakat yang tidak mematuhinya.
“Indonesia majemuk, tidak bisa diatur ormas tertentu. Bagi yang mau ikut (fatwa) monggo, baik saja. Tidak juga tidak apa-apa, tidak ada sanksi hukumnya,” kata Haryono yang juga berprofesi sebagai pengacara.
MUI Kota Blitar Disebut Tak Keluarkan Fatwa
Haryono juga menyoroti kondisi di Blitar. Ia menyebut MUI Kota Blitar tidak ikut mengeluarkan fatwa haram terkait kegiatan karnaval yang menggunakan sound horeg.
Di sisi lain, Haryono mengeklaim Pemerintah Kota Blitar cenderung memberikan dukungan terhadap pelaksanaan karnaval yang menggunakan perangkat sound horeg.
Ia juga membantah anggapan bahwa kegiatan tersebut secara umum mengganggu ketenteraman masyarakat. Menurutnya, pihak yang merasa terganggu umumnya merupakan warga yang berada di luar lokasi pelaksanaan karnaval.
Haryono mengatakan kegiatan karnaval sound horeg, khususnya yang diselenggarakan pemerintah desa, biasanya telah direncanakan jauh-jauh hari. Bahkan, persiapannya dapat dilakukan satu hingga dua tahun sebelum kegiatan berlangsung.
Menurut dia, masyarakat di desa penyelenggara juga telah memberikan persetujuan terhadap kegiatan tersebut, terutama warga yang tinggal di sepanjang jalur karnaval.
“Sudah direncanakan setahun dua tahun sebelumnya. Dan warga memberikan persetujuan, mendukung dan ikut iuran untuk biaya karnaval sound. Yang bilang terganggu itu biasanya orang kota atau orang desa lain,” ujarnya.
Tanggapi Korban Meninggal
Haryono turut menanggapi adanya tiga orang yang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang dikaitkan dengan pelaksanaan karnaval sound horeg di Banyuwangi dan Jember.
Ia menilai ketiga kematian tersebut tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan tingginya volume suara perangkat sound horeg.
Untuk kasus di Banyuwangi, Haryono menyebut korban meninggal ketika mengikuti kegiatan karnaval karena memiliki riwayat penyakit jantung. Ia juga menyebut korban mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah berlebihan.
Sementara itu, dalam insiden lain yang tidak disebutkan lokasinya, seorang kru peserta sound horeg disebut meninggal setelah tertimpa material gapura jalan yang berbenturan dengan perangkat pengeras suara.
Adapun insiden ketiga terjadi di Jember. Seorang warga disebut meninggal setelah tertimpa kanopi teras sebuah apotek. Kanopi tersebut roboh setelah berbenturan dengan perangkat sound horeg yang diangkut menggunakan truk peserta karnaval.
Haryono menilai kejadian tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai dampak penggunaan sound horeg. Menurut dia, sejumlah insiden lebih berkaitan dengan kesalahan manusia.
“Tidak bisa digeneralisasi. Jatuh korban lebih karena human error, ada kesalahan sopir, ada yang karena mabuk miras,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Haryono di tengah polemik penggunaan sound horeg dalam berbagai kegiatan masyarakat, khususnya karnaval, serta perdebatan mengenai dampak penggunaan pengeras suara berintensitas tinggi terhadap ketenteraman dan keselamatan masyarakat.
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Tidak Suka
0
Cinta
0
Lucu
0
Wow
0
Sedih
0
Marah
0