Zulhas Ungkap Biaya Produksi Beras Indonesia Tiga Kali Lipat Thailand dan Vietnam

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan masih tingginya biaya produksi pangan di Indonesia dibandingkan sejumlah negara lain. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu persoalan yang membuat daya saing pangan nasional masih tertinggal.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mencontohkan biaya produksi beras di Indonesia yang jauh lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Vietnam. Menurutnya, untuk menghasilkan satu kilogram beras, petani di Thailand dan Vietnam hanya membutuhkan biaya sekitar Rp3.800.

Sementara itu, biaya produksi beras di Indonesia disebut mencapai sekitar Rp12 ribu per kilogram.

"Negara tetangga kita dekat, Thailand, Vietnam itu, untuk dapat 1 kilo beras, dia hanya mengeluarkan biaya Rp3.800 per kilogram. Kita untuk 1 kg beras, itu perlu biaya Rp12 ribu. Betapa kita kalah jauh tertinggal," kata Zulhas dalam acara peluncuran buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).

Menurut Zulhas, tingginya biaya produksi pangan Indonesia tidak terlepas dari persoalan teknologi, penggunaan varietas unggul, serta manajemen pengolahan lahan pertanian. Negara-negara lain dinilai telah mampu meningkatkan produktivitas melalui penerapan teknologi dan pengembangan varietas baru.

Kesenjangan serupa juga terjadi pada komoditas tebu. Zulhas menyebut biaya untuk menghasilkan satu kilogram tebu di Lumajang mencapai sekitar Rp14 ribu. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan India dan Brasil yang disebutnya tidak sampai Rp4 ribu per kilogram.

"Ini yang membuat kita kalah daya saing," ujarnya.

Ketergantungan Bibit Impor

Selain persoalan biaya produksi, Zulhas menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap bibit dari luar negeri. Ia menyebut hampir seluruh tanaman pangan nasional masih menggunakan bibit impor.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan mendasar yang perlu dibenahi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri.

Zulhas mencontohkan komoditas kedelai. Dengan bibit yang saat ini digunakan di Indonesia, produktivitas kedelai disebut hanya sekitar satu ton per hektare.

Sementara negara yang telah mengembangkan teknologi rekayasa genetik mampu menghasilkan hingga 10 ton kedelai per hektare.

"Kita pernah, kita mulai kalah setelah negara-negara maju mengembangkan rekayasa genetik. Jadi kalau kita tanam kedelai di sini, dengan bibit kita itu, ya, itu 1 hektare 1 ton. Sementara dia, 1 hektare bisa sampai 10 ton," katanya.

Kesenjangan produktivitas tersebut, lanjut Zulhas, pada akhirnya turut memengaruhi harga komoditas. Ia menyebut harga kedelai di Indonesia dapat menjadi tiga hingga empat kali lebih mahal akibat rendahnya produktivitas.

Harga Pangan Berkaitan dengan Gizi

Zulhas menilai persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan harga dan daya saing ekonomi. Tingginya harga pangan juga dapat berdampak terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi.

Ia mengaku melihat langsung kondisi anak-anak di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebuah desa di Sorong. Menurutnya, masih terdapat anak-anak yang menghadapi persoalan gizi dan pertumbuhan.

Kondisi tersebut dinilai semakin berat di daerah dengan daya beli masyarakat yang rendah. Zulhas membandingkan pendapatan per kapita Thailand yang disebut telah mencapai sekitar US$8.000 dengan Indonesia yang masih berada di bawah US$5.000.

"Papua lebih susah hidupnya, NTT lebih susah, daya belinya lebih rendah, dia harus membayar lebih mahal. Income per kapita Thailand tuh kalau saya enggak salah, sudah US$8.000, sudah. Kita kan masih di bawah US$5.000," ujarnya.

Ia juga mengaitkan konsumsi pangan dengan kondisi fisik generasi muda. Zulhas membandingkan rata-rata tinggi badan masyarakat Indonesia dengan masyarakat Korea Selatan dan China yang menurutnya kini mengalami peningkatan.

Menurutnya, perubahan tersebut antara lain dipengaruhi pola makan serta kebijakan pangan yang diterapkan negara-negara tersebut.

Swasembada Dilakukan Bertahap

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Zulhas mengatakan pemerintah tidak akan membenahi seluruh komoditas pangan secara bersamaan.

Program swasembada pangan akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari beras dan jagung. Pemerintah kemudian akan mengembangkan kebijakan untuk komoditas gula, garam, ikan, hingga daging.

"Oleh karena itu, tidak semua kita lakukan sekaligus. Kita bertahap, sekarang beras, jagung, ya, kemudian ini kita akan berkembang ke gula, sama garam, terus ikan, daging belakangan, enggak mudah juga daging itu," kata Zulhas.

Untuk sektor perikanan, pemerintah juga masih menghadapi persoalan ketersediaan bibit dan pakan dalam rencana pengembangan 40 ribu kawasan tematik.

Zulhas mengatakan sejumlah daerah memiliki lahan dan sumber air yang memadai. Namun, pengembangan budidaya ikan dalam skala besar tetap membutuhkan ketersediaan bibit dan pakan yang mencukupi.

"Terus bibitnya dari mana? Bibit ikannya itu, dari mana? Terus pakannya? Jadi ini satu ekosistem yang belum selesai," ujarnya.

Zulhas mengatakan Indonesia telah mencatat surplus beras pada 2025. Namun, surplus tersebut belum serta-merta menyelesaikan persoalan tingginya biaya produksi.

Ia mengakui pembenahan mekanisasi pertanian dan peningkatan produktivitas masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

"Makanya kita masih mahal, masih PR kita banyak ini, tapi kita sudah memulai sesuatu-sesuatu yang bertanggung jawab, kira-kira begitu," kata Zulhas.