Bahlil Ungkap 10.000 Desa di Indonesia Belum Terjangkau Listrik

Tangerang – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih terdapat sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik. Kondisi geografis Indonesia menjadi salah satu tantangan dalam memperluas jaringan kelistrikan hingga ke seluruh wilayah.

Bahlil mengatakan, meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai sekitar 99 persen, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga tingkat desa.

"Kita masih mempunyai kurang lebih sekitar 10.000 lebih desa yang belum dijangkau listrik," ujar Bahlil dalam acara Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9/2026).

Menurut Bahlil, Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau dengan jumlah desa yang mendekati 80.000. Kondisi geografis tersebut membuat pembangunan infrastruktur kelistrikan di sejumlah wilayah menjadi lebih kompleks.

"Sekalipun rasio elektrifikasi kita udah 99 persen, tapi karena jumlah desa di Indonesia hampir 80.000-an, jadi memang masih banyak sekali," katanya.

Bahlil menegaskan pemerintah terus mendorong agar seluruh desa di Indonesia dapat memperoleh akses listrik. Program tersebut menjadi bagian dari agenda swasembada energi yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami bahwa salah satu poin penting di Asta Cita selain daripada swasembada pangan adalah swasembada energi. Dan motor daripada swasembada energi ini salah satu di antaranya adalah listrik," ujar Bahlil.

Pemerintah sebelumnya menetapkan target agar seluruh desa di Indonesia dapat teraliri listrik dalam waktu empat tahun. Target tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo dan diperkuat melalui rapat terbatas pada 25 Agustus 2025 yang membahas percepatan program listrik desa dan perluasan akses listrik bagi masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno sebelumnya menyampaikan target tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada 5 Juni 2026.

"Bapak Presiden menegaskan target elektrifikasi atau melistriki semua desa di seluruh Indonesia dalam waktu empat tahun," ujar Tri.

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan akses menuju wilayah yang belum terjangkau listrik.

Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah percepatan perizinan di kawasan hutan serta pemanfaatan lahan perkebunan masyarakat. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan juga diperlukan untuk mempermudah distribusi material serta pembangunan fasilitas kelistrikan di daerah terpencil.

Selain memperluas jaringan listrik konvensional, pemerintah juga dapat memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal untuk wilayah yang secara geografis sulit dijangkau jaringan listrik.

Penyediaan lahan untuk pembangunan PLTS komunal menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas akses listrik ke desa-desa yang belum terjangkau jaringan kelistrikan.

Dengan masih adanya sekitar 10.000 desa yang belum memperoleh akses listrik, pemerintah menghadapi tantangan untuk menerjemahkan capaian rasio elektrifikasi nasional menjadi pemerataan akses listrik hingga ke seluruh desa di Indonesia.