BGN Ancam Tutup Dapur MBG yang Tak Miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar kebersihan dan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penertiban akan dilakukan terhadap seluruh dapur MBG yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk yang belum mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi.
"Intinya kami tertibkan dan kami tidak segan terhadap dapur yang tak sesuai standar, tidak memiliki sertifikat higienis dan sanitasi (sertifikat laik higiene sanitasi) kami tutup," kata Sudaryono seusai menghadiri Munajat Kebangsaan di Pondok Pesantren Pendidikan dan Perguruan Agama Islam (PPAI) Ketapang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (21/11/2026).
SLHS merupakan dokumen resmi yang wajib dimiliki SPPG untuk memastikan proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan memenuhi standar keamanan dan kebersihan pangan.
Sudaryono menegaskan, setiap SPPG juga wajib menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dalam mengolah bahan makanan agar hidangan yang disajikan kepada penerima manfaat tetap aman dan layak dikonsumsi.
Menurutnya, sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG mulai dapat ditekan, termasuk persoalan kasus dugaan keracunan makanan.
Untuk meningkatkan pengawasan, BGN telah memperkuat fungsi pemantauan di lapangan melalui tim pengawas SPPG. Pengawasan juga dilakukan dengan menggelar apel rutin secara daring setiap dini hari.
Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh dapur menjalankan ketentuan mulai dari pengolahan bahan baku, proses memasak, pengemasan, hingga pendistribusian makanan.
"Dan dimakan di jam yang benar, sejauh ini sudah lumayan bagus, mayoritas sudah sesuai SOP," ujarnya.
Meski demikian, Sudaryono tidak menampik masih adanya dugaan kasus keracunan setelah siswa mengonsumsi hidangan MBG. Salah satu kejadian tersebut dilaporkan terjadi di Kota Malang beberapa waktu lalu.
Ia menduga insiden tersebut berkaitan dengan kurangnya kedisiplinan petugas dapur dalam menerapkan SOP, terutama dalam menjaga kualitas bahan baku dan proses penyimpanannya.
Sudaryono pun menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut.
"Di Malang kemarin kami menduga bahan bakunya tidak dalam kualitas yang terlalu baik kemudian disimpan juga tidak sesuai," ungkapnya.
BGN Evaluasi Kapasitas Dapur MBG
Selain memperketat pengawasan, BGN juga terus melakukan tahapan grading atau penilaian terhadap kemampuan masing-masing SPPG dalam menyediakan makanan setiap hari.
Penilaian tersebut diperlukan untuk memastikan kapasitas dapur sebanding dengan jumlah porsi makanan yang harus diproduksi dan didistribusikan.
Sudaryono mengingatkan agar dapur dengan kapasitas terbatas tidak dipaksakan melayani jumlah porsi yang terlalu besar. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan proses memasak dan distribusi makanan.
"Jangan sampai dapur kecil tapi (melayani) porsi yang banyak karena di situ akan ada delay, masak matang ditinggal terus masak lagi sehingga disinyalir berbahaya karena makanannya rawan rusak," jelasnya.
Melalui penertiban sertifikasi, pengawasan SOP, dan evaluasi kapasitas dapur, BGN berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih baik sekaligus meminimalkan risiko keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Tidak Suka
0
Cinta
0
Lucu
0
Wow
0
Sedih
0
Marah
0