Menteri Kebudayaan Fadli Zon Mengaku Disadap Sejak 2021, Polri Tetapkan Empat Tersangka
Jakarta – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkapkan bahwa dirinya turut menjadi korban penyadapan ilegal yang kini tengah disidik oleh kepolisian. Pengakuan tersebut disampaikan Fadli melalui akun media sosial X pribadinya pada Sabtu (21/11/2026).
Dalam cuitannya, Fadli menyatakan telah dua kali dipanggil polisi untuk dimintai keterangan terkait kasus penyadapan ilegal yang sedang ditangani Bareskrim Polri.
"Beberapa hari lalu, saya dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik," tulis Fadli Zon.
Fadli mengungkapkan bahwa nomor ponsel pribadinya disadap sejak 2021 hingga 2026. Menurutnya, penyadapan tersebut terjadi saat ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
"Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yang paling lama disadap. Saya disadap sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra," tutur Fadli.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal ini. Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, Widyaiswara Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Bagian Pemantauan Bareskrim Slamet Uliandi.
Di sisi lain, proses penegakan kode etik di internal Mabes Polri terus bergulir. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Mabes Polri telah menjadwalkan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan.
Menurut Trunoyudo, pelaksanaan sidang etik tersebut akan berpedoman pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, khususnya Pasal 42. Ia juga menegaskan bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri masih terus melakukan pendalaman secara berkesinambungan terkait dugaan keterlibatan pihak berinisial TK, yang namanya sempat mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI.
Selain penyadapan ilegal, Bareskrim Polri juga mengembangkan perkara dan menemukan adanya dugaan makar. Penyidik telah memeriksa sedikitnya 38 orang saksi serta meminta keterangan dari sejumlah ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara untuk menguatkan konstruksi perkara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait mengenai perkembangan terbaru kasus ini.
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Tidak Suka
0
Cinta
0
Lucu
0
Wow
0
Sedih
0
Marah
0