Gubernur Khofifah Tetapkan UMP Jatim 2027 Rp2,73 Juta, Naik 11,57 Persen

22 Nov 2026 - 15:28
Gubernur Khofifah Tetapkan UMP Jatim 2027 Rp2,73 Juta, Naik 11,57 Persen
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa umumkan UMP Jatim 2027 (Foto: Istimewa)

Surabaya — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2027 sebesar Rp2.730.000. Besaran ini naik 11,57 persen atau bertambah Rp283.119,32 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.446.880,68.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 yang ditetapkan di Surabaya pada 21 November 2026 dan mulai berlaku efektif 1 Januari 2027.

"Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00," ujar Khofifah, Minggu (22/11/2026).

Menurut Khofifah, kenaikan tersebut disusun dengan mempertimbangkan indikator ekonomi daerah, yakni inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,82 persen. Dengan demikian, kenaikan UMP 11,57 persen berada di atas tingkat inflasi.

Pertimbangan lain adalah estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026 tingkat Provinsi Jawa Timur yang mencapai Rp3.742.675 per bulan. Dengan UMP 2027 sebesar Rp2,73 juta, rasio UMP terhadap KHL naik menjadi 72,94 persen dari posisi tahun 2026 sebesar 65,38 persen.

Khofifah menilai perbandingan upah antarprovinsi tidak bisa hanya dilihat dari nominal mentah, melainkan juga harus membaca KHL dan kondisi ekonomi wilayah. Sebagai gambaran, UMP Jawa Timur 2027 berada di kisaran yang berdekatan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (Rp2.725.000) dan melampaui Jawa Tengah (Rp2.655.454). Dari sisi rasio UMP terhadap KHL, Jawa Timur (72,94 persen) lebih tinggi dibanding Jawa Barat (70,62 persen) dan Jawa Tengah (71 persen).

"Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan," kata Khofifah.

Menjaga Keseimbangan Upah dan Dunia Usaha

Khofifah menekankan bahwa kebijakan pengupahan tahun depan dirancang untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Di satu sisi, peningkatan upah diharapkan menggerakkan konsumsi dan perputaran ekonomi daerah; di sisi lain, produktivitas, kapasitas perusahaan, serta penciptaan lapangan kerja tetap harus dijaga.

"Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja," ujarnya.

Terkait penerapan di tingkat daerah, Khofifah mengingatkan bahwa Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dengan karakter ekonomi dan ketenagakerjaan yang beragam. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 akan diproses melalui mekanisme tersendiri sesuai aturan perundang-undangan. Jika UMK telah ditetapkan, maka upah yang berlaku di wilayah tersebut mengikuti UMK.

Menjelang pemberlakuan aturan baru pada awal tahun depan, Khofifah meminta para pengusaha mulai menyiapkan penyesuaian sistem pengupahan sejak dini serta mengedepankan komunikasi terbuka dengan pekerja demi menjaga hubungan industrial yang kondusif. 

 

Bagaimana Reaksi Anda?

Suka Suka 0
Tidak Suka Tidak Suka 0
Cinta Cinta 0
Lucu Lucu 0
Wow Wow 0
Sedih Sedih 0
Marah Marah 0