Prabowo Ungkap Alasan Tolak Tawaran Pinjaman IMF: Indonesia Masih Mampu Tanpa Utang

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan pemerintah menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) beberapa waktu lalu. Menurut Prabowo, Indonesia masih memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahan tanpa harus mengandalkan pinjaman dari lembaga keuangan internasional tersebut.

Prabowo menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Prabowo mengatakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mendapat tawaran pinjaman IMF ketika berada di Washington, Amerika Serikat, beberapa bulan lalu.

Namun, pemerintah memilih tidak mengambil tawaran tersebut karena menilai kondisi keuangan Indonesia masih memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan secara mandiri.

“Saya kira kemarin beberapa bulan yang lalu kaget menteri keuangan kita di Washington D.C ditawari pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” kata Prabowo, sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo Tak Ingin Terlalu Banyak Berutang

Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin terlalu banyak menambah pinjaman dari berbagai sumber. Pemerintah, kata dia, tetap terbuka terhadap investasi, tetapi akan lebih berhati-hati apabila harus mengambil pinjaman.

Menurut Prabowo, apabila pemerintah harus berutang, sumber pembiayaan dengan tingkat bunga paling rendah akan menjadi pilihan.

“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Prabowo, juga berupaya memperkuat kemampuan pembiayaan melalui efisiensi dan penghematan anggaran.

Klaim Tutup 290 BUMN

Salah satu langkah efisiensi yang disampaikan Prabowo adalah penataan badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak memberikan kinerja baik dan mengalami kerugian.

Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup 290 BUMN dalam waktu kurang dari dua tahun sejak dirinya memimpin pemerintahan. Langkah tersebut, menurut dia, telah menghasilkan penghematan sekitar Rp50 triliun.

“Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi,” kata Prabowo.

Pemerintah juga menargetkan penutupan hingga 700 BUMN sampai akhir 2026. Setelah proses penataan tersebut, Prabowo memperkirakan jumlah BUMN akan tersisa sekitar 250 perusahaan.

Menurut Prabowo, penyederhanaan jumlah BUMN ditujukan untuk mengurangi biaya operasional dan overhead, termasuk pengeluaran untuk gaji direksi dan komisaris.

“Harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, komisaris,” ujarnya.

Efisiensi Disebut Capai Rp300 Triliun

Selain penataan BUMN, pemerintah juga melakukan efisiensi di sejumlah sektor lainnya. Prabowo menyebut total penghematan yang dilakukan pemerintah mencapai sekitar Rp200 triliun hingga Rp300 triliun setiap tahun.

Dana hasil efisiensi tersebut, kata Prabowo, akan dialihkan untuk program-program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan strategi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kemampuan fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang.