Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026, Pemerintah Siapkan Tambahan Subsidi

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Komitmen tersebut tetap berlaku meskipun harga minyak mentah dunia terus meningkat.

Bahlil mengatakan, pemerintah saat ini tengah menghitung dampak kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) terhadap kebutuhan anggaran subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Yang sekarang kita lagi memperhitungkan adalah harga ICP global yang naik terus. Karena begitu harga ICP global naik terus, itu kemungkinan besar akan menambah top up subsidi. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Bahlil menjelaskan, harga ICP saat ini berada di kisaran 92 dolar AS per barel. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan asumsi harga minyak mentah yang digunakan dalam APBN, yakni sekitar 70 dolar AS per barel.

Meski mengalami kenaikan, pemerintah memperkirakan harga minyak mentah masih berpotensi bertahan di bawah 100 dolar AS per barel apabila tren saat ini berlanjut.

Kondisi tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah karena kenaikan harga minyak mentah dapat meningkatkan beban anggaran negara, terutama untuk membiayai subsidi energi.

Untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil, pemerintah membuka kemungkinan penambahan anggaran subsidi atau top up apabila tekanan harga minyak dunia terus berlanjut.

“Jadi relatif oke. Untuk BBM subsidi Insya-Allah tidak ada kenaikan ya,” ujar Bahlil.

Kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan anggaran energi nasional. Pasalnya, pergerakan harga minyak dapat memengaruhi besaran subsidi yang harus ditanggung pemerintah untuk menjaga harga BBM bersubsidi.

Karena itu, pemerintah terus memantau perkembangan harga ICP sekaligus menghitung kebutuhan anggaran agar kebijakan menjaga harga BBM bersubsidi tetap dapat dijalankan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.