Skor Gibran-Kaesang Terpuruk, Tanda Trah Solo Meredup?

Jakarta - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terhadap 200 opinion leader menempatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di posisi terbawah dalam penilaian kualitas kepemimpinan. Dari 31 tokoh yang dinilai jika maju sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2029, Gibran mendapat skor 4,4 dan Kaesang 4,0. Hasil itu dibaca sebagian pengamat sebagai tanda bahwa modal politik Joko Widodo tidak otomatis menjamin karier politik anak-anaknya.

Survei bertajuk "Kepemimpinan Nasional Demokratik-Transformatif 2029: Studi Evaluasi Opinion Leader" itu dirilis pada Kamis (15/10/2026). SMRC menggelarnya bersama Laboratorium Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Siapa Responden dan Apa yang Dinilai

Responden survei adalah 200 opinion leader, terdiri atas 166 akademisi atau ilmuwan dari berbagai bidang dan 34 jurnalis. Akademisi di bidang politik atau pemerintahan paling banyak, yakni 62 orang atau sekitar 31 persen dari seluruh responden.

Mereka diminta menilai kualitas masing-masing tokoh berdasarkan kriteria kepemimpinan nasional yang demokratis dan transformatif. Indikatornya meliputi kapabilitas atau kompetensi, empati, integritas, akseptabilitas, pluralis-inklusif, kemampuan memimpin, komitmen pada demokrasi, komitmen pada kesejahteraan umum, komitmen pada profesionalisme angkatan bersenjata dan polisi, serta komitmen pada politik luar negeri bebas aktif.

Ke-31 tokoh yang dinilai adalah Abdul Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, Almuzzammil Yusuf, Andika Perkasa, Anies Baswedan, Bahlil Lahadalia, Basuki Tjahaja Purnama, Bivitri Susanti, Dedi Mulyadi, Feri Amsari, dan Ganjar Pranowo. Lalu Gatot Nurmantyo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Mahfud MD, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Pramono Anung Wibowo, Puan Maharani, Retno Marsudi, Saldi Isra, Sherly Tjoanda Laos, Sri Mulyani Indrawati, Sudirman Said, Sukidi, Surya Paloh, Ubedilah Badrun, Usman Hamid, Yusril Ihza Mahendra, Zainal Arifin Mochtar, dan Zulkifli Hasan.

Pada hampir semua indikator, Gibran dan Kaesang berada di posisi paling bawah. Gibran tidak berada di dua posisi terakhir hanya pada indikator pluralis-inklusif serta komitmen pada profesionalisme angkatan bersenjata dan polisi.

Kaesang konsisten berada di posisi buncit. Berdasarkan rata-rata skor, keduanya menempati dua posisi terakhir. Lima teratas adalah Mahfud MD, Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, Dedi Mulyadi, dan Zainal Arifin Mochtar.

Tujuan Survei

Pendiri SMRC Saiful Mujani menjelaskan survei ini dimaksudkan memberi informasi politik kepada masyarakat, terutama soal kualitas para calon pemimpin yang akan bertarung pada Pilpres 2029.

Menurut dia, kondisi negara saat ini yang dinilai carut-marut berkaitan dengan buruknya kualitas calon pemimpin yang berkontestasi pada pemilu sebelumnya.

"Penilaian opinion leader itu tentang tokoh-tokoh nasional diharapkan jadi rujukan pemilih dalam memilih presiden nanti. Publik diharapkan menjadi lebih literate politik, punya sikap politik lebih berkualitas sehingga kita punya presiden lebih baik," kata Saiful dikutip dari Tirto, Senin (19/10).

Soal masuknya Gibran dan Kaesang, Saiful menyebut keduanya dinilai karena merupakan tokoh penting dalam politik nasional. Gibran adalah wakil presiden yang berpeluang kembali bertarung pada Pilpres 2029. Kaesang memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga berpeluang mengusung calon presiden atau wakil presiden.

"Dan di partai politik yang paling berkuasa adalah ketua, maka tokoh-tokoh nasional itu adalah para ketua partai, dari yang paling senior seperti Megawati sampai paling junior seperti Kaesang," tuturnya.

Pengaruh 'Geng Solo' Dinilai Meredup

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai rendahnya skor Gibran dan Kaesang menunjukkan pengaruh politik Jokowi dan "Geng Solo" berpotensi makin meredup menjelang 2029.

Menurut dia, keduanya selama ini menjadi representasi penting kekuatan politik Solo, sehingga citra negatif terhadap mereka akan berdampak pada daya tahan kekuatan yang bertumpu pada pengaruh Jokowi.

Iwan juga menyinggung menguatnya dorongan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memakzulkan Gibran. Dorongan itu dipicu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan di dalam negeri.

Iwan menilai pemilih kini semakin rasional dan kritis, sehingga tidak mudah memberi penilaian positif hanya karena seseorang anak presiden atau berada di lingkaran kekuasaan. Pengaruh Jokowi, katanya, masih menjadi modal politik yang kuat, tetapi bukan jaminan otomatis bagi keberhasilan Gibran maupun Kaesang.

"Di sinilah persoalan mendasar Gibran dan Kaesang. Keduanya harus mampu menunjukkan kapasitas personal yang melampaui identitas mereka sebagai bagian dari keluarga Jokowi. Tanpa pembuktian tersebut, modal politik yang diwariskan berpotensi mengalami penyusutan daya ungkit," ujar Iwan, Senin (19/10).

Minim Pengalaman dan Pembelaan Projo

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai skor kecil itu wajar karena rekam jejak politik keduanya masih minim dan belum terlihat kompeten mengemban jabatan sebagai pemimpin. Ia mencontohkan Gibran yang menjadi wakil presiden termuda sepanjang sejarah Indonesia.

"Gibran menjadi Wapres ketika masih berumur sangat muda, ya. Kita bandingkan dengan Wapres sebelumnya, Pak Ma'ruf Amin, Pak Boediono, Pak JK, ya, kemudian ada Ibu Megawati, ya, kemudian ada Pak Habibie, dan lain-lainnya," ucap Agung dilansir Tirto,.

Kaesang pun memimpin PSI pada usia relatif muda, meski menurut Agung sejumlah tokoh bangsa seperti Soekarno hingga Sutan Sjahrir juga memimpin partai pada usia muda.

Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex Damanik tidak sepenuhnya sepakat survei itu menjadi vonis akhir bagi karier politik seseorang. Ia membacanya sebagai dorongan bagi Gibran membuktikan kapasitas lewat kinerja sebagai wakil presiden, dan bagi Kaesang mengabdi lewat kiprahnya di politik.

"Bagi kami, dukungan politik tidak bisa hanya mengandalkan nama besar atau kedekatan dengan tokoh tertentu," ujar Freddy dikutip dari Tirto, Senin.

Ia menambahkan, pengaruh Jokowi tidak bisa otomatis diwariskan dan kepercayaan rakyat harus diperjuangkan lewat kerja nyata.

"Prinsip Projo jelas: mendukung keberlanjutan pembangunan, mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran, dan tetap menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan figur," tutupnya.