Mahasiswa Demo Dua Tahun Prabowo-Gibran di 2 Titik Jakarta

Jakarta - Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar), aliansi mahasiswa dari berbagai kampus, menggelar aksi di kawasan Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Aksi bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu dilakukan karena pemerintahan keduanya dinilai gagal. Mahasiswa membawa lima tuntutan, mulai dari penetapan karhutla sebagai bencana nasional hingga penurunan biaya pendidikan dan kesehatan.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Yatalathof Ma'shum Imawan, yang akrab disapa Athof, mengatakan Komite Sadar lebih dulu melakukan survei terhadap 560 responden dari Sumatera hingga Papua. Hasilnya, mayoritas responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya gagal.

"Hasil survei menunjukkan 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya telah gagal," kata Athof seperti yang dilansir Republika, Senin (19/10/2026).

Hasil Survei Komite Sadar

Menurut Athof, survei itu menyoroti sejumlah persoalan mendasar. Sebanyak 83,5 persen responden menyoroti deforestasi serta kebakaran hutan dan lahan. Kemudian 71,1 persen menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok, 70,6 persen menyoroti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan negara, 67,4 persen menyoroti mahalnya biaya pendidikan, dan 62,7 persen menyoroti pembredelan kebebasan berpendapat. Selain itu, sekitar 41,6 persen responden menilai sektor ekonomi dan keuangan mendesak diperbaiki.

"Temuan ini menjadi peringatan bahwa keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa perlu dijawab secara serius. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pendidikan yang menjadi perhatian responden," ujar Athof.

Jadwal Aksi

Mahasiswa berencana menyampaikan temuan survei itu langsung kepada publik. Aksi simbolik digelar di kawasan Tugu Proklamasi sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah itu, aksi massa dijadwalkan berlangsung di kawasan Tugu Tani sekitar pukul 15.00 WIB untuk menuntut penyelesaian masalah yang dinilai timbul akibat kegagalan pemerintah.

Komite Sadar terdiri dari berbagai elemen mahasiswa. Selain BEM UI, anggotanya adalah Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), Universitas Padjadjaran, BEM Universitas Diponegoro, BEM Universitas Negeri Semarang, Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), BEM UPN Veteran Yogyakarta, BEM Universitas Airlangga, dan BEM Universitas Brawijaya.

Meski begitu, tidak semua kampus dalam aliansi turun ke jalan di Jakarta hari ini. Sebagian menggelar demonstrasi di daerah masing-masing.

"BEM UI akan aksi di Jakarta, untuk tanggal 20 yang lain di daerah masing-masing dulu, baru nanti kami akan buat gerakan besar bersama," ujar Athof saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (19/10/2026).

Lima Tuntutan Mahasiswa

Athof mengatakan lima tuntutan yang dibawa berkaitan dengan persoalan lingkungan, ekonomi, kebebasan berpendapat, korupsi, serta biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Rinciannya:

1. Menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir sebagai bencana nasional, menjamin dan memulihkan kesehatan warga, serta mengadili dan mencabut izin korporasi yang bertanggung jawab dalam krisis ini.

2. Memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan pasar.

3. Menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat.

4. Memberantas maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

5. Menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang mahal serta memberikan akses yang merata.

Alasan Memilih 20 Oktober

Athof menjelaskan tanggal 20 Oktober dipilih untuk menandai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia menegaskan aksi ini bukan sekadar evaluasi pemerintahan, melainkan bentuk kekecewaan terhadap kondisi bangsa.

"Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa dievaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan. Kedaulatan rakyat direbut oleh penguasa dapat dilihat dari segala ironi dan penindasan di berbagai daerah. Jadi kita bergerak atas dasar ingin rakyat berdaulat juga," tegas Athof.